Madiun

Pilkades Pucangrejo Diwarnai Protes

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 di Desa Pucangrejo, Sawahan, Kabupaten Madiun, Rabu (16/10) tidak mulus. Priyantono Ari Saptono, calon kepala desa (cakades) nomor urut 03, memprotes surat suara tidak sah yang mencapai 340 lembar. Jumlah itu dipandang tidak wajar dan merugikan para kontestan. ‘’Bukan hanya saya yang dirugikan, tapi dua cakades lainnya,’’ kata Ari.

Dua cakades itu Satriya Sidiq Setiawan nomor urut 01 dan Mukayat nomor urut 02. Daftar pemilih tetap (DPT) Pucangrejo 1.715 jiwa. Hak politiknya digunakan di tiga tempat pemungutan suara (TPS). Hasil rekapitulasi selama sekitar tiga jam mengerucut pada Satriya sebagai pemenang dengan meraup 570 suara. Selisih 67 lidi dari Ari yang mengantongi 503 suara. Sedangkan Mukayat didukung 224 suara.

Ari menilai ada keganjilan karena jumlah suara tidak sah dengan tingkat hadir terpaut jauh. Jumlah pemilih hadir 1.637 orang (selengkapnya lihat grafis). Setelah rekapitulasi selesai, dia minta panitia pilkades membuka kembali surat suara tidak sah di setiap TPS. Tujuannya, untuk mengetahui kekeliruan yang membuat suara tidak masuk hitungan. ‘’Kalau memang surat suara tercoblos dua calon itu yang seperti apa. Kalau kertasnya rusak, rusaknya di mana,’’ bebernya.

Keberatan Ari sempat menghangatkan proses rekapitulasi suara. Saksinya pun enggan menandatangani berita acara hasil penghitungan. Camat Sawahan Tarji pun turun tangan. Permintaan membuka dan meneliti surat suara tidak sah ditolak. Sebab, tidak diperbolehkan sesuai Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa. Sebagai gantinya diminta mengajukan keberatan sesuai mekanisme regulasi tersebut. ‘’Kami akan menempuhnya. Saat ini proses mengumpulkan bukti dan data otentik,’’ papar Ari.

Terpisah, Tarji menyatakan panitia pilkades telah bekerja sesuai Perbup 31/2019. Selain menolak permintaan membuka kotak suara, juga menetapkan sah dan tidak sahnya surat suara. Ihwal wajar atau tidak wajar jumlah lembar yang tidak sah, tidak ada ukurannya. ‘’Karena persepsi yang dipakai panitia dalam menentukan adalah regulasi,’’ katanya seraya menyebut berita acara tanpa tanda tangan saksi tetap sah.

Tarji malah mempertanyakan saksi calon nomor urut 03 dalam bekerja melakukan pengecekan. Semestinya sudah bisa mengetahui bentuk kekeliruan kala proses rekapitulasi. ‘’Apa gunanya memberi mandat saksi? Kalau memang tidak terima, ya ajukan keberatan sesuai regulasi,’’ tegasnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close