Madiun

Pilkades Geger Kisruh! Cakades Tuding Panitia Lakukan Tipu Muslihat

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Ketidakpuasan terhadap kinerja panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun tidak hanya terjadi di Desa Pucangrejo, Sawahan. Protes persoalan banyaknya suara tidak sah dalam pemungutan suara juga dilayangkan Mahmud Rudiyanto, calon kepala desa (cakades) Geger, Kecamatan Geger.

Mahmud tidak terima dengan hasil rekapitulasi 568 suara tidak sah di tiga tempat pemungutan suara (TPS). Tidak sekadar menuntut hitung ulang, cakades nomor urut 05 itu membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. ‘’Delik pidana pasal 150 KUHP,’’ kata Mahmud Kamis (17/10).

Kisruh ini bermula ketika jumlah suara tidak sah mencapai ratusan lembar usai rekapitulasi pukul 19.00. Hasil coblosan selama lima jam sejak pukul 07.00, Mahmud meraup dukungan 731 suara. Berselisih 25 suara dari pemenang cakades nomor urut 01 Samsudin yang mengantongi 756 suara. Sedangkan tiga kontestan lain didukung tidak lebih dari tujuh lidi (selengkapnya lihat di bawah).

Mahmud menuding panitia pilkades melakukan tipu muslihat kepada pemilih dan cakades. Juga menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Sehingga, membuat suara pemilih tidak berharga. Lebih dari itu, dia pun kalah dalam pesta demokrasi enam tahunan itu. ‘’Laporannya dikirim ke Polres Madiun,’’  ujarnya.

Menurut dia, ratusan suara tidak sah itu janggal. Hasil pantauan saksi, surat suara yang tidak masuk hitungan paling banyak kekeliruan coblos tembus. Bukan karena mengenai cakades lain, melainkan ruang kosong pada kertas. Penyebabnya, pemilih diduga tidak membuka utuh lipatan kertas suara.

Keputusan panitia pilkades tidak mengesahkan coblos tembus tidak berdasar. Sebab, pasal 61 Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa tidak memuat aturan tersebut. Dalam kalimat lain, panitia membuat aturan sendiri. ‘’Sebanyak 10 poin di perbup itu tidak ada yang menyebutkan suara tidak sah kalau coblos tembus,’’ bebernya.

Kemarin pagi, Mahmud bersama puluhan pendukungnya mendatangi kantor Desa Geger. Diskusi dengan Ketua Panitia Pilkades Moh. Rokhani ihwal tafsir pasal 61 Perbup 31/2019. Cakades turut menyertakan surat edaran (SE) Kemendagri 140/5025/BPD turunan Permendagri 112/2014. Regulasi itu menekankan surat suara sah bila tanda coblos terdapat pada salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Namun demikian, permintaan hitung ulang suara tidak sah, tidak dikabulkan panitia. Hasil pertemuan mengerucut cakades diminta mengajukan keberatan sesuai ketentuan berlaku. Sedangkan logistik pilkades tetap disimpan di ruang komputer kantor desa menunggu proses hukum selesai. Tiga pihak pemegang kunci adalah panitia pilkades, cakades, dan Polsek Geger. ‘’Belum bisa memastikan apakah hasil hitung ulang kelak, saya yang menang. Tapi, mayoritas suara tidak sah itu milik saya,’’ terangnya.

Rokhani menjelaskan, penghitungan ulang dilakukan atas perintah pengadilan negeri (PN). Karenanya, Mahmud diminta menempuh jalur hukum. Dia mengklaim kerja lembaganya sudah sesuai ketentuan. Disinggung ketentuan SE Kemendagri, dia menolak berkomentar. Sebab, dia mengacu dua regulasi yang disosialisasikan pemkab. Yakni, Perbup 31/2019, ada Perda 3/2019 tentang Desa. ‘’Kami tidak bicara regulasi lain, selain perda dan perbup. Yang jelas, sempat disosialisasikan dari lampiran Perbup 31/2019 kalau tanda coblosnya di dalam kotak. Di luar kotak berarti tidak sah,’’ katanya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close