Pikir-Pikir Terima Tawaran Adendum

84

MADIUN – Rencana perubahan kontrak kerja sama yang diajukan PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) terkait pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan kepada Pemkot Madiun sepertinya sulit terealisasi tahun ini. Sebab, kontrak kerja sama pengelolaan parkir baru berjalan sekitar satu bulan. Bahkan, evaluasi proses pelaksanaannya juga belum dilakukan. ‘’Soal adendum itu masih jauh. Kalau bicara adendum apa yang dipermasalahkan,’’ kata Sekda Kota Madiun Rusdiyanto.

Dalam perjanjian pihak ketiga memang diperbolehkan mengajukan perubahan kontrak kerja sama. Namun demikian, pihaknya menekankan usulan adendum harus disertai dengan pokok permasalahan yang jelas. ’’Karena tidak bisa sepihak. Apalagi, ini juga baru berjalan. Evaluasinya belum ada,’’ ujar mantan kepala BPKAD itu.

Saat proses audiensi di ruang 13 pada Rabu lalu (6/3), pihak manajemen PT BJMP memang tidak menyinggung sama sekali tentang adendum. Berbeda ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim 9 DPRD Kota Madiun pada Selasa (5/3).

Saat itu, PT BJMP yang diwakili project manager mereka, Wahyu Hendrawan, sempat menyebutkan bahwa pihaknya mengalami kerugian dalam hal pendapatan parkir di 16 ruas jalan. Hal itu dikarenakan berhubungan dengan penurunan setoran juru parkir (jukir).

Adapun adendum yang dimaksudkan adalah perubahan pola pengelolaan parkir. Seperti perlunya peninjauan ulang tentang nilai taksasi dari hasil survei. Misalnya, di Jalan Ciliwung, Jalan Salak, dan Jalan Kelapa Manis yang sebelumnya dianggap mempunyai potensi besar pendapatan parkir sesuai kajian CV Cakra, ternyata dalam penerapannya di lapangan meleset.

Pemasukan yang didapat dari sektor retribusi parkir tidak seberapa. Sehingga, kondisi itu memengaruhi setoran jukir ke manajemen PT BJMP. Kendati demikian, pemkot sepertinya masih pikir-pikir. ‘’Pada intinya memang di pasal terakhir kontrak kerja itu ada adendum,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun Ansar Rosidi.

Dalam tambahan klausa perjanjian itu, PT BJMP memang menginginkan adanya tukar guling pengelolaan parkir di suatu ruas jalan. Alasannya, karena tingkat parkir kendaraan di ruas jalan yang dimaksud saat ini sudah sepi. Kendati dulunya ruas itu tergolong ramai. ‘’Nah, ini masih membutuhkan pencermatan analisis masalah,’’ ujar Ansar.

Wakapolres Kota Madiun Hanis Subiyono sebelumnya menyatakan agar pihak PT BJMP dan kelompok jukir untuk saling menahan diri. Dia menekankan jangan sampai ada perselisihan yang kemudian berujung pada konflik sosial. ’’Saya minta Kota Madiun yang sudah kondusif ini tetap bisa dijaga,’’ ucapnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here