Petani Kaibon Diduga Jadi Korban Pungli, PLN Janji Telusuri

384

MADIUN – Isu pungutan liar (pungli) menyeruak di tengah polemik moratorium layanan listrik prabayar (LPB). Puluhan petani di Kaibon, Geger, mengaku ditarik biaya penambahan jaringan listrik sumur pompa hingga ratusan juta. ‘’Sekitar Rp 400 juta yang ditanggung oleh 20-an warga,’’ kata Ketua Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Kaibon Basuki.

Untuk memasang jaringan listrik sumur pompa, Gapoktan Kaibon menggandeng pihak ketiga. Nah, pihak yang mengklaim mitra PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu meminta disediakan dana ratusan juta. Bujet tak sedikit itu disebut untuk menyediakan komponen berupa tiang atau gawang, kabel, hingga jasa penyambungan. Pertimbangan dana besar adalah karena jarak antara rumah sumur pompa yang dibangun dengan trafo listrik mencapai ratusan meter. ‘’Otomatis kebutuhan tambah tiang dan kabel semakin banyak,’’ ujarnya.

Awalnya warga sempat keberatan dengan besaran biaya yang dipatok. Dana sebesar itu tidak mungkin bisa dipenuhi sendirian. Karena sumur pompa dibutuhkan, warga pun menyetujuinya. Mereka pun akhirnya iuran. Besaran sumbangan antara satu petani dengan lainnya bervariasi mulai jutaan hingga belasan juta. Menyesuaikan luasan lahan yang dimiliki karena irigasi air yang dibutuhkan semakin banyak. ‘’Kalau saya iuran Rp 9 juta,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Selain karena kebutuhan primer, lanjut dia, keberadaan sumur pompa berjaringan listrik demi menekan biaya produksi yang dikeluarkan. Ketimbang menggunakan diesel. Hitungan kasarnya, bila memakai bahan bakar solar biayanya Rp 7 ribu per jam, memanfaatkan listrik cukup Rp 3 ribu. ‘’Penghematannya ada separo,’’ imbuh Basuki.

Dia mengungkapkan, sebetulnya pungutan itu telah berlangsung tahun lalu. Namun, warga khawatir terulang kembali. Mengingat kini sedang ada pemberlakukan migrasi pemasangan sambungan listrik dari prabayar menjadi pascabayar yang dirasa membebani petani. Sehingga berpotensi mengucurkan biaya berlipat ganda untuk keperluan membangun sumur pompa baru. Juga, membayar abonemen listrik yang kini biayanya dihitung berdasar meterisasi per bulan, bukan token pulsa. ‘’Modal kami besar, tapi hasilnya tidak seberapa,’’ ujarnya.

Terpisah, Manajer Bidang Konstruksi Unit Pelayanan (UP) III PLN Madiun Suprapto membantah pungli yang melibatkan pihaknya. Dia menyebut tidak ada pembebanan biaya untuk layanan penambahan jaringan ke calon pelanggan. Baik menambah daya, trafo, hingga aset yang meliputi kabel dan tiang beton. Dia mengamini pihak ketiga selalu dilibatkan dalam kegiatan tambah jaringan. Mereka dikontrak kerja sekaligus menyediakan kebutuhan seperti tiang beton listrik dan kabel. ‘’Komponen itu bisa terpenuhi karena rekanan memiliki jaringan vendor,’’ terangnya.

Konteks pungutan di Kaibon, Suprapto merasa perlu menelusuri terlebih dahulu. Dia pun mempertanyakan pihak ketiga yang melakukan jasa penambahan jaringan di sana. Dia meyakini mitra kerja resmi PLN tidak akan berani meminta biaya tambahan. Sebab, semua keperluan dana sudah dicukupi lembaganya. Namun, Suprapto belum bisa memastikan ketika disinggung pihak ketiga tersebut adalah oknum. Seandainya benar itu bagian dari mitra kerja, pihaknya tidak segan melakukan putus kontrak. Sebab, berkaitan dengan integritas. ‘’Memang sering dijumpai pelanggaran, tapi skalanya kecil. Misalnya, minta uang bensin untuk jasa pemasangan kWh meter,’’ ungkapnya.

Suprapto membenarkan biaya pemasangan sambungan listrik bisa mencapai ratusan juta. Itu jika jarak pemasangannya mencapai ratusan meter dengan harga satu gawang berkisar Rp 6-9 juta. Merujuk penghitungan biaya, sejatinya pihaknya merugi karena jasa tersebut digratiskan. Kendati komponennya bakal menjadi aset PLN. ‘’Tapi tidak jadi soal, karena ini sebagai bentuk pelayanan,’’ jelasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here