Peserta Penjaringan Perangkat Demo, Panitia Bergeming

135

NGAWI – Ancaman unjuk rasa oleh sejumlah peserta penjaringan perangkat Desa Jatipuro bukan sekadar gertak sambal. Kemarin (26/12) mereka mendatangi balai desa setempat menuntut proses seleksi diulang lantaran ujian yang digelar pada 8 Desember lalu dinilai melanggar aturan yang berlaku.

Teguh Suprayitna selaku panitia penjaringan bersama unsur pemerintah desa (pemdes) setempat menemui langsung massa yang berunjuk rasa di depan kantor desa itu. Pun, memberikan penjelasan seputar proses seleksi. ‘’Mereka bisa menerima penjelasan kami, kecuali soal ujian praktik komputer,’’ katanya.

Teguh memerinci, ada beberapa keluhan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa itu. Di antaranya, tidak adanya print out hasil ujian untuk peserta. ‘’Sesuai Perbup Nomor 9 Tahun 2018 tak ada kewenangan bagi panitia melakukan hal itu. Kewajiban panitia hanya mengumumkan hasilnya setelah proses ujian penjaringan selesai,’’ bebernya.

Pada perbup tersebut, kata Teguh, selain mengumumkan hasilnya secara terbuka, pihaknya hanya berkewajiban menindaklanjuti dengan membuat berita acara hasil ujian. Tujuannya untuk diserahkan kepada kepala desa setempat setelah semua proses seleksi rampung. ‘’Kalau mereka meminta print out, kewenangannya bukan pada kami, tapi tim penyusun,’’ ujar Teguh.

Panitia, lanjut dia, hanya menyediakan fasilitas ujian dan menerima hasilnya. Sedangkan soal ujian berikut jawaban serta perangkingan hasilnya, pihaknya tidak ikut campur. ‘’Kami sudah berusaha profesional dengan melakukan semua tahapan proses penjaringan itu sesuai aturan,’’ tegasnya.

Teguh mengakui dalam pelaksanaan penjaringan itu tidak ada praktik ujian komputer dengan membuat surat menyurat dan sebagainya. ‘’Tapi, kami sebelumnya sudah koordinasi dengan tim penyusun. Mereka mengatakan sistem ujian dengan CBT (computer based test, Red) itu sudah jadi ujian praktiknya,’’ ungkapnya.

Nah, peserta ujian menilai praktik komputer itu berupa pengoperasian program seperti microsoft word dan excel. Sementara, pihak panitia tidak menerapkannya dengan dalih hal tersebut tak disebutkan dalam perbup. ‘’Jadi, kami tidak menyalahi aturan. Pihak tim penyusun juga mau mempertanggungjawabkan semuanya jika memang hasilnya digugat nanti,’’ paparnya.

Teguh menegaskan tidak ada seleksi ulang lantaran tidak ada alasan kuat untuk membatalkan hasil ujian sebelumnya. Di sisi lain, jika diulang, peserta yang telah dinyatakan lulus dipastikan keberatan dan menuntut hal serupa. Apalagi, dalam perbup tidak diatur penyelesaian sengketa seperti kasus di desanya itu.

Kepala Desa Jatipuro Suyanto mengatakan, terkait tuntutan sejumlah peserta yang keberatan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan panitia. ‘’Prosesnya (penjaringan perangkat, Red) diatur oleh perbup, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh panitia,’’ ujarnya.

Suyanto menambahkan, ada empat jabatan yang akan diisi melalui proses penjaringan kali ini. Yaitu, sekretaris desa, kepala urusan (kaur) perencanaan, kaur umum dan tata usaha, serta kepala seksi (kasi) kesejahteraan dan pelayanan.

Keempat jabatan itu, lanjut dia, diperebutkan 64 peserta ujian dari 66 orang yang melamar. ‘’Hasilnya sudah kami laporkan ke kecamatan untuk dimintakan rekomendasi sebelum dilantik sebagai perangkat desa,’’ jelas Suyanto kepada Radar Ngawi.

Sementara itu, Farih Puput W. mewakili peserta aksi, mengaku tetap menuntut adanya penjaringan ulang. Pun, dia menyebut penjelasan dari panitia, terutama mengenai ujian praktik, terlalu berbelit.

Pihaknya tidak mengakui sistem CBT itu sebagai ujian praktik. Alasannya, CBT adalah ujian yang menggunakan sistem komputer, bukan ujian praktik komputer. ‘’Intinya kami tetap menuntut prosesnya diulang karena tidak sesuai dengan perbup,’’ tegasnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here