Peserta Pemilu Ogah Bayar Pajak APK

109

PACITAN – Kebijakan Pemkab Pacitan menarik pajak untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu disesalkan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. Menurut mereka, APK bukan item kena pajak. Hal tersebut sesuai Perda 4/2018. ‘’Iklan kena pajak itu untuk tujuan komersil. Sedangkan ini (APK) tidak,’’ kata Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus kemarin (22/12).

Menurut Berty, pemasangan APK justru atas perintah undang-undang. Pun termaktub dalam peraturan bawaslu. Jika dalam undang-undang tidak diwajibkan, peserta pemilu pun tidak memasangnya. ‘’Jadi mereka melaksanakan undang-undang, kok kena pajak?’’ sergahnya.

Untuk itu pihaknya pun bakal mengupayakan agar pemkab membebaskan pemasangan APK dari pajak. Pasalnya hampir semua parpol minta dispensasi. Permintaan tersebut didapat dari sejumlah kegiatan sosialisasi. Termasuk sosialiasi caleg di Hotel Permata, Kamis (20/12). ‘’Atas masukan parpol dan kami ada dasar hukum, kami meminta pemkab memberlakukan free pajak,’’ pintanya.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pacitan Tri Mudjiharto belum bisa dikonfirmasi terkait pajak APK tersebut. Pantauan wartawan koran ini, jumlah APK yang terpasang di kawasan jalan protokol di Pacitan minim. Di Jalan Basuki Rahmat, Gatot Subroto dan Ahmad Yani jumlahnya bisa dihitung jari. Itu pun sebagian di antaranya APK caleg DPR RI. (odi/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here