Pesan WA dari Djoko Suyanto

278

HARI Senin malam saya dapat pesan WhatsApp (WA) dari istri. Mengapa harus WA dengan istri? Karena sampai dengan saat ini, istri masih di Surabaya sebagai kepala SMPN 1 Surabaya. Isi pesannya, ada WA dari Djoko Suyanto mantan Panglima TNI, dan juga pernah sebagai Menko Polhukam dalam kabinet pemerintahan SBY dua periode.

Mengapa istri saya bisa komunikasi dengan beliau? Salah satunya, karena istri saya masuk dalam grup WA Paguma (Paguyuban Keluarga Madiun). Dan kebetulan Pak Djoko adalah ketua umum, sedang istri saya adalah anggota Paguma Surabaya.

Isinya ternyata adalah mengomentari tulisan saya di Jawa Pos Radar Madiun yang berjudul “TNI-Polri dan Jabatan Sipil”. Sebenarnya, saya sendiri sebelumnya sudah kenal beliau. Kenal ketika menjabat menko polhukam. Sedangkan saya sebagai sekjen Kementerian Kominfo. Pada saat Pak Djoko sebagai menko polhukam, sedangkan menteri kominfo dijabat Tifatul Sembiring.

Oleh karena pada waktu sekitar empat bulan sebelum pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi, DPR RI dilantik. Sedang menkominfo waktu itu mencalonkan anggota DPR RI dari dapil pemilihan di Sumut. Dan terpilih selanjutnya ikut dilantik menjadi anggota DPR RI. Oleh sebab itu, menkominfo harus mundur. Sedang sebagai menkominfo ad interim adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Dalam waktu sekitar empat bulan itulah saya selaku sekjen kementerian kominfo sering berhubungan dengan Pak Djoko. Baik melalui sarana komunikasi, seperti via telepon, WA dan SMS. Atau dalam tatap muka ketika dipanggil atau dalam rapat. Oleh sebab itu, saya kemudian mengucapkan terima kasih telah memberikan komentar dan pendapat tulisan saya tersebut. Yang mengejutkan saya, kejadian itu sebenarnya telah cukup lama. Sekitar lima tahun yang lalu. Namun ternyata nomor Hp saya masih disimpan beliau sampai dengan sekarang.

Akhirnya saya komunikasi dengan beliau lagi. Salah satu isi pesannya adalah bahwa beliau tidak setuju apabila revisi pasal 47 UU No: 34 tahun 2004 melebar kemana-mana. Mengapa demikian. Bahwa sesuai dengan UU tersebut, kementerian dan lembaga yang dapat dijabat oleh TNI-Polri aktif yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Sekretariat Militer Presiden; Badan Intelijen Negara; Lembaga Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Badan Search and Rescue Nasional; Badan Narkotika Nasional;  Mahkamah Agung.

Sedang saat ini karena tuntutan dan perkembangan muncul lembaga-lembaga baru yang dimungkinkan jabatan tersebut diisi dari TNI-Polri aktif.

Kehadiran lembaga tersebut dasarnya bukan undang-undang. Namun lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Adapun lembaga tersebut adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), BAKAMLA (Badan Keamanan Laut), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

Oleh sebab itu, komentar Pak Djoko Suyanto bahwa setuju revisi hanya terhadap pasal 47 UU No: 34 tahun 2004 tersebut sebatas mewadahi lembaga yang telah lahir.

Sehingga Dasar hukumnya menjadi undang-undang. Bukan lagi Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Dan jabatan yang dapat diduduki TNI-Polri aktif kemudian tidak kemudian melebar kemana-mana itu artinya bisa masuk ke setiap lembaga pemerintahan. Apalagi seperti jaman Orde Baru dulu. Tentu tidak. Kalau itu terjadi jelas sebuah kemunduran. Itu tidak ada sama sekali dalam pemikiran para pengambil kebijakan. Cukup pada lembaga yang ada sekarang ini saja.

Pengalaman saya ketika ikut pada pendidikan PPRA ke 44 Lemhannnas tahun 2010 yang lamanya sembilan bulan dan pesertanya hampir sembilan puluh persen adalah dari TNI-Polri berpangkat bintang satu dan minimal kolonel, tidak pernah ada pemikiran dan usaha untuk kembali menghidupkan yang namanya peran TNI-Polri seperti jaman Orde Baru dulu.

Jabatan seperti di BNPT, BNPB, BAKAMLA, BSSN, BNPP serta di kementerian dan lembaga sebagaimana pasal 47 UU No: 34 tahun 2004 tersebut memang layak kalau dapat diisi TNI-Polri masih aktif. karena apa? Tentu banyak alasan. Yang bisa saya tangkap dan rasakan, seperti di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Tentu untuk saat ini, suka tidak suka untuk penanganan bencana akan cepat apabila juga ada unsur TNI-Polri bisa masuk. Perpaduan kedisiplinan dan gerak cepat yang biasa dilakukan oleh TNI-Polri dipadukan dengan kemampuan aparat sipil.

Apalagi dalam menghadapi bencana yang skala besar seperti Aceh, Bengkulu, Jogjakarta, Sulteng, dan lainnya. Pengalaman saya menghadapi bencana seperti itu utamanya personil dan juga alat yang cepat digerakkan adalah dari unsur TNI-Polri. Pasukan selalu siaga demikian juga alat transportasi seperti pesawat selalu siaga kapan digerakkan. Ketika bencana di Bengkulu dan Aceh, Yogya juga dimanapun tentu personil yang di daerah bencana juga akan menjadi korban. Sehingga dalam menghadapi bencana semacam ini daerah bencana, sangat amat tergantung dari bantuan dari luar. Kemampuan gerakan cepat dan terorganisir tentu TNI-Polri yang memiliki kemampuan lebih.

Hanya persoalannya adalah ketika isu tentang banyaknya perwira tinggi TNI-Polri yang belum mendapat jabatan mengedepan bersamaan dengan kepekaan masyarakat saat ini, disetiap gerak langkah siapapun yang berkuasa. Apalagi isu peka seperti terhadap kebebasan dan supremasi sipil diganggu. Karena salah satu agenda reformasi yang demikian lama diperjuangkan dan juga dengan pengorbanan yang mahal tersebut tentu memerlukan waktu untuk menghilangkan kecurigaan tersebut karena isu ini. Kalau semua bisa memahami, tentu adanya aksi yang dilakukan oleh Robertus Robet dalam orasinya yang menyinggung Dwi Fungsi ABRI kemudian ada penangkapan tidak perlu terjadi.

Sebagaimana WA mantan panglima ABRI dan juga Menko Polhukam kepada saya agar lebih jelas, isi lengkapnya sebagai berikut, ”Saya sudah membaca artikel Pak Bupati tentang TNI di Jabatan Sipil. Saya ingin melengkapi sedikit. Pasal 47 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sudah dijelaskan ada beberapa lembaga negara yang boleh dijabat oleh TNI aktif. Namun ternyata dalam perkembangan karena kebutuhan telah lahir lembaga-lembaga baru yang dibentuk melalui Keppres maupun PP antara lain BNPB, BNPP, BAKAMLA, BNPT dan BSSN.

Lembaga-lembaga ini belum masuk rincian pasal 47 UU Nomor 34 tahun 2004. Oleh karena lembaganya sudah eksis dan operasional, dimana tulang punggung operasional lembaga-lembaga tersebut di atas, suka tidak suka adalah TNI-Polri. Oleh karena itu rencana revisi UU Nomor 34 tahun 2004 itu hanya dikhususkan untuk mewadahi lembaga-lembaga tersebut di UU Nomor 34 khususnya pasal 47. Saya termasuk tidak setuju apabila revisi nanti itu melebar kemana-mana.’’ (*/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here