Perubahan Buku Kir ke Smart Card Gelap

124

MEJAYAN – Pembukaan kembali pelayanan uji kendaraan bermotor dan wacana penerapan kartu kir smart card sama gelapnya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madiun masih menanti keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Operasional layanan tinggal menunggu sertifikat lolos uji kalibrasi. Sedangkan penerapan kartu kir ditunda tahun depan. ‘’Konsepnya belum jelas,’’ kata Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Madiun Agung Priyo Utomo kemarin (13/12).

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menyampaikan ihwal rencana mentransformasi buku kir menjadi kartu. Namun, informasi yang disampaikan sejak awal tahun 2018 itu belum ada kejelasan hingga kini. Baik petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) penyelenggaraan uji kendaraan berbasis elektronik. Tidak adanya patokan resmi itu membuat dishub menggunakan sistem konvensional. ‘’Waktunya sudah mepet akhir tahun,’’ ujarnya.

Menurut Agung, selain kepastian regulasi, penerapan smart card butuh persiapan matang. Sebab, alat bukti bahwa pemilik kendaraan telah menjalankan uji kir tidak hanya berpatokan buku. Melainkan ada pemberian tanda pada pelat nomor dan penempelan stiker. Di sisi lain, perlu penyesuaian terhadap sarana-prasarana (sarpras) dan sumber daya manusia (SDM) di lembaganya. Transisi itu butuh alat canggih dan pekerja terlatih. ‘’Tetap ada pengadaan buku uji kir dan lain sebagainya untuk tahun depan,’’ tuturnya.

Kepala Dishub Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh tidak ingin gegabah menindaklanjuti rencana transisi buku uji kir. Pihaknya tetap menjalankan prosedur selama ini. Sekalipun stok buku kir hanya cukup sampai Januari tahun depan. Untungnya, pengadaan peranti itu lewat penunjukan langsung. Rekanan bersedia menyediakan stok buku kir. Sistem pembayaran menyusul menunggu anggaran cair. ‘’Ketimbang salah dan merugi,’’ katanya.

Menurut Kurnia, tujuan transformasi sebagai bentuk transparansi. Serta menghindari penyalahgunaan buku kir. Hampir setiap hari ada permohonan penggantian dengan alasan hilang dari pemilik kendaraan. Itu dinilai janggal karena kecenderungannya buku kir bisa disimpan di dashboard kendaraan. Dugaannya, buku kir itu sebagai barang jaminan ditilang polisi. Mereka tidak mau repot mengurus penyelesaian sanksi itu. ‘’Karena proses penggantian memang cukup mudah. Bayar Rp 50 ribu sudah beres,’’ ungkapnya.

Sedangkan untuk pembukaan layanan uji kendaraan, dishub melakukan perubahan rencana. Yakni, menunggu sertifikat lolos kalibrasi pembaruan peralatan dari sebelumnya berniat membuka tanpa harus menunggu surat itu turun. Alasannya, demi memperoleh kepastian hukum. Sebab, penutupan layanan akhir Juli lalu juga berdasar turunnya surat. Lembaganya intens berkomunikasi dengan pusat untuk kepastiannya. ‘’Kabar terakhir tinggal menunggu tanda tangan dari dirjen,’’ terangnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here