Ngawi

Persilakan Warga PTUN-kan Hasil Seleksi Perangkat Desa

NGAWI – Bupati Budi Sulistyono akhirnya angkat bicara seputar rencana warga Kandangan, Ngawi, menggugat keputusan hasil seleksi perangkat desa setempat. Pria yang akrab disapa Kanang itu mempersilakan mereka membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Menurut Kanang, langkah mengajukan gugatan itu merupakan upaya yang benar. Sebab, pihak panitia telah membuat lembaran hukum hingga surat keputusan mengenai hasil seleksi perangkat itu tidak bisa dibatalkan oleh kepala desa begitu saja. ‘’Kecuali melalui mekanisme yang benar, yaitu lewat jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,’’ ujarnya kemarin (18/2).

Kanang menyebut, dulu ketika dirinya menerima konsultasi dari pemerintah desa (pemdes) serta beberapa pihak terkait, sudah dijelaskan tentang kronologi permasalahan seputar seleksi perangkat Kandangan. ‘’Semestinya kewenangan terkait masalah itu berada di pemdes,’’ katanya.

Dari konsultasi tersebut muncul opsi hasil seleksi perangkat dibatalkan dan akan dilakukan proses ujian ulang. Namun, Kanang buru-buru menyebutkan jika bakal di-cancel harus ada alasan yang jelas. ‘’Kalau dibatalkan alasannya apa? Kalau mau diteruskan alasannya juga apa?’’ ungkapnya.

Mengenai adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi, menurut Kanang, dari hasil penyelidikan tidak terbukti. Hanya, diakuinya ada upaya penipuan oleh beberapa oknum di lingkup pemdes. ‘’Sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar, tapi ada oknum yang ingin melakukan penipuan,’’ beber Kanang.

Oknum yang dimaksud adalah sekretaris desa (sekdes) dan kepala badan permusyawaratan desa (BPD) setempat. Informasinya, keduanya berupaya melakukan rekayasa hasil seleksi dengan menawarkan jasa kepada tiga orang peserta. Kebetulan, dua di antaranya terpilih. ‘’Jadi, dalam proses yang sebenarnya itu tidak ada rekayasa sama sekali. Ketika tidak ada rekayasa, buat apa diulang (prosesnya, Red) atau dibatalkan (hasilnya),’’ paparnya.

Seperti diketahui, proses seleksi perangkat Desa Kandangan menuai polemik. Warga dan sejumlah peserta yang gagal bersama warga menolak keputusan pemdes setempat melantik perangkat terpilih lantaran proses seleksi diduga melanggar prosedur. Selain itu, mencuat dugaan pengondisian peserta.

Puncaknya, warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran tepat di hari pelantikan 6 Februari lalu. Lantaran tuntutan proses seleksi ulang tidak membuahkan hasil, mereka berupaya menempuh jalur hukum dengan menggugat ke PTUN. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close