Persilakan PT KAI Tempuh Jalur Hukum

555

PONOROGO – Pemkab mempersilakan PT KAI menempuh jalur hukum jika keberatan dengan penertiban kawasan eks stasiun. ‘’Kalau PT KAI menggugat gak apa-apa, silakan,’’ kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Ipong menyatakan dasar pembongkaran jelas. Bahwa bangunan yang didirikan penyewa lahan PT KAI itu tidak sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di mana, peruntukan lahan itu implacement transportation. ‘’Sebenarnya dalam revisi RTRW, kami beri kesempatan PT KAI menyampaikan usulan. Tapi nihil,’’ ujarnya.

Ipong pun membeberkan pemilik dari 27 kios yang dibongkar adalah Hari Subito, Maskur, dan lima penyewa (pedagang). Karena itu, dia menganggap bahwa urusan pemkab bukanlah dengan pedagang maupun PT KAI. ‘’Urusannya dengan Maskur dan Bito (Hari Subito, Red),’’ ungkapnya.

Awal mula, lanjut Ipong, bangunan tersebut didirikan oleh Maskur dan Hari Subito sebagai pengembangnya. Sejak awal pemkab pun memperingatkan bila bangunan itu tidak sesuai RTRW, namun tak diindahkan. Bahkan, saat IMB tak dikeluarkan, penyewa lahan melakukan aksi demonstrasi. ‘’Maskur yang demo saat IMB tidak kami keluarkan,’’ tuturnya.

Karenanya, tidak salah jika setelah bangunan jadi dan ditempati harus dibongkar. Terkait aksi penolakan pedagang saat penggusuran, dia menegaskan bila pedagang hanya dijadikan tameng. Agar perobohan gedung dibatalkan. ‘’Nah, urusannya jelas bukan antara pemerintah sama Maskur, tapi pedagang dengan Maskur. Juga, PT KAI dengan Maskur,’’ tukasnya.

Ditanya terkait nasib pedagang yang telanjur mengeluarkan uang sewa, pihaknya angkat tangan. Menurutnya, itu menjadi urusan pedagang dengan penyewa lahan. Pemkab tetap bakal menertibkan pedagang yang masih tetap berjualan di lokasi pasca penggusuran awal pekan kemarin. ‘’Kami akan iming-imingi pedagang bersedia pindah. Agar semua pedagang di pasar relokasi terlihat kompak,’’ terangnya.

Kendati demikian, pemerintah siap jika PT KAI menggugat langkah penggusuran di lokasi yang saat ini menjadi trending topic tersebut. Apalagi seluruh prosedur penggusuran bangunan sudah dilewati. ‘’Ini negara hukum, silakan. Ada pengadilan tata usaha negara (PTUN). Juga, ada perdata kalau misalnya ingin ditempuh,’’ tegasnya. (mg7/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here