Permentan Paravet Perlu Diperbupkan

19

MADIUN – Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 3/2019 tentang Jasa Pelayanan Medik Veteriner (paravet) masih belum bisa diterapkan di Kabupaten Madiun. Harus ada peraturan bupati (perbup) yang mengatur teknisnya.

Demi kelancaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan ijin kepada petugas medis dan paramedis yang mengurus ternak. ‘’Sebenarnya sudah bisa diterapkan karena sudah lengkap ketentuannya. Tapi setelah koordinasi dengan DPMPTSP, mereka tetap membutuhkan perbub sebagai dasar hukum,’’ ungkap Estu Dwi Waluyani, Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun.

Estu menyebut peraturan itu tergolong baru disahkan Januari lalu. Sehingga, pemprov baru mensosialisasikannya ke pemkab. Agar petugas medis dan paramedis benar-benar paham aturan dan syarat perijinan yang harus dipenuhi. ‘’Kami pun baru mensosialisasikannya awal bulan ini,’’ terangnya.

Menilik persyaratan di permentan, seluruh dokter hewan, mantri peternakan dan inseminator sudah memenuhi syarat untuk mengajukan ijin praktik. Namun, disperta tetap perlu membuatkan perbup. ‘’Jadi pengajuan ijinnya masih harus menunggu perbup,’’ tukasnya.

Sampai kapan penyusunan perbup itu, Estu belum bisa menargetkan. Kendati, saat ini sudah mulai nyicil menghimpun materi turunan dari permentan tersebut. Jika perbup sudah ditetapkan, disperta tinggal memberikan rekomendasi bagi pemohon ijin sebelum mengetuk pintu DPMPTSP. Sejauh ini, disperta menaungi 8 dokter hewan, 11 mantri peternakan dan 33 inseminator. ‘’Aturan ini berlaku menyeluruh. Klinik-klinik swasta juga perlu mengajukannya,’’ tandasnya. (fat/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here