Madiun

Perkara ASN Debat Capres di WAG Jalan di Tempat

MADIUN – Penanganan perkara debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di WhatsApp Group (WAG) jalan di tempat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun tidak beranjak dari tahap pembahasan kasus yang menyeret H, staf Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Padahal, laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) itu terlewat 10 hari sejak diterima Selasa lalu (5/2). ‘’Hingga kini masih proses pembahasan,’’ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar kemarin (15/2).

Anwar berdalih fokus penanganan terbelah dengan agenda lainnya. Seluruh koordinator divisi (kordiv) terjun ke lapangan seiring pelaksanaan pemilu yang kian dekat. Misalnya, supervisi di sejumlah panitia pengawas kecamatan (panwascam). Serta rapat kerja (raker) dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing kordiv. Benturan itu membuat pembahasan perkara berjalan lambat. ‘’Harus membagi waktu dengan kegiatan lain,’’ dalihnya.

Sejatinya pengusutan dugaan pelanggaran netralitas ASN jauh lebih simpel ketimbang pidana pemilu. Sebab, cukup ditangani personel bawaslu. Tanpa harus melibatkan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Tahapan serta materi pembahasan pun lebih singkat dan ringan. Salah satunya kajian hukum dan regulasi terkait pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. ‘’Persoalannya, untuk membahas netralitas ASN seluruh kordiv di bawaslu harus kumpul bersama,’’ kilahnya.

Anwar menyebut terlapor, pelapor, dan saksi-saksi sudah dimintai keterangan. Pelapor dan saksi diperiksa bersamaan pelaporan. Sedangkan H diklarifikasi Jumat lalu (8/2). Kini tinggal pendalaman atas debat dan penyebaran konten dengan bumbu kalimat dukungan salah satu calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di WAG bulan lalu itu. Staf seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu mengaku terpaksa mengunggah foto-foto dan video pendek. ‘’Pengakuannya merespons anggota lain yang tidak sepaham dengan pilihan politiknya,’’ terangnya.

Pun 10 pertanyaan yang diajukan bawaslu juga mengarah pada konteks pengetahuan tentang netralitas ASN selama pemilu. Selama dua jam, H diminta menerangkan tugas, larangan, dan kode etik atas jabatan yang melekat padanya. Lembaga pengontrol pesta demokrasi itu ingin memastikan bila H betul-betul abdi negara. ‘’Demi kepastian dalam menentukan pelanggaran,’’ ucap Anwar.

Anwar belum bisa memastikan dan menjanjikan kapan penanganan perkara H tuntas. Pihaknya perlu waktu untuk memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN sesuai yang disangkakan. Selanjutnya bakal dilimpahkan ke Komisi ASN  sekaligus memberi rekomendasi pemberian sanksi. ‘’Kemenag pusat sempat mengontak kami, tapi hingga kini belum bertemu. Kepentingannya mungkin ingin mengetahui kronologi kejadian,’’ ungkapnya.

Diketahui, H dilaporkan karena isi chat di WAG komunitasnya terindikasi mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Dia membagikan meme, foto, dan video pendek. Konten tersebut dibumbui kalimat dukungan. Bahkan, yang bersangkutan sempat terlibat debat dengan anggota grup lainnya. Obrolan tersebut lantas di-screenshot sebagai bahan laporan ke bawaslu. Cetakan sebanyak tujuh lembar itu dijadikan barang bukti (BB). (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close