Perda Trantibunmas Kurang Menggigit, Begini Dampaknya

40

MEJAYAN – Perda 4/2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kurang menggigit. Sejak digedok setahun lalu, peraturan daerah itu tak begitu solutif mengurai problematika gelandangan dan pengemis (gepeng) di kabupaten ini.

Hingga kini gepeng masih terlihat di sejumlah titik di Kecamatan Mejayan, Nglames, Jiwan, hingga Dolopo. Mereka mangkal di persimpangan lampu bangjo. Ironisnya, jumlah pengemis terbanyak di Mejayan. Setidaknya, ada tiga pengemis di traffic light sepanjang Jalan Panglima Sudirman di ibu kota Kabupaten Madiun tersebut. ‘’Hasil pantauan, (gepeng) mulai menjamur lagi. Wilayah kota paling menjadi sorotan,’’ kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Madiun Heri Kurniawan, Jumat (3/10).

Kehadiran mereka, sebut Heri, musiman. Mayoritas dari luar daerah, kendati beberapa tercatat sebagai warga lokal. Kaum miskin kota itu selalu menghiasi pusat keramaian meski berkali sudah ditertibkan. ‘’Kami menduga mereka terorganisasi. Menjadikan meminta-minta sebagai ladang pencarian,’’ ujarnya.

Langkah solutifnya, satpol PP bakal memperkuat Perda 4/2017 dengan peraturan bupati (perbup). Regulasi yang mengurus trantibunmas itu lebih mengarah pada pemberian sanksi agar memberikan efek jera. Sehingga langkah penertiban yang dilakukan korps penegak perda tidak akan sia-sia. ‘’Kami perlu solusi jangka panjang yang melibatkan lintas instansi hingga daerah,’’ tuturnya.

Tidak sekadar sanksi, perbup juga akan membahas langkah konkret ketika gepeng dilimpahkan ke dinas sosial (dinsos). Apakah cukup diantar pulang atau dibantarkan ke rehabilitasi sosial. ‘’Mau dikemanakan gepeng yang selalu saja muncul setelah ditertibkan,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here