Perangkat Desa Tagih Kenaikan Gaji

96

PACITAN – Perangkat desa di Pacitan nggerundel. Gara-garanya rencana kenaikan gaji mereka yang digulirkan sejak pertengahan Januari lalu zonk. Hingga kini belum ada kabar berita kenaikan gaji yang konon setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIA direalisasikan. ‘’Mana? Katanya ada kenaikan gaji? Sampai sekarang belum jelas,’’ kata Supriyadi, salah seorang perangkat desa di Kecamatan Pacitan, kemarin (22/2).

Saat ini, lanjut dia, para perangkat desa justru bingung. Pasalnya, banyak kabar simpang siur terkait rencana tersebut. Sebagian menyebut mulai diberlakukan tahun ini. Sebagian lainnya 2020. Mereka berharap segera direalisasikan. Sebab, sudah dijanjikan tahun ini. Diawali dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP) terkait penghasilan perangkat desa. ‘’Apalagi disampaikan di depan ribuan anggota PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Red),’’ sergahnya.

Hingga kini para perangkat desa menunggu realisasinya. Bukan tidak mungkin akan muncul aksi jika janji penyetaraan gaji itu tidak ditepati. Termasuk ngeluruk ke ibu kota lagi. Seperti kasak-kusuk yang didengar di daerah lain. ‘’Ada perangkat desa di daerah lain yang mengancam akan menggelar aksi ke Jakarta kalau sampai Maret tidak ada kejelasan,’’ ungkap Supriyadi.

Terpisah, Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah Bagian Pemerintahan Setdakab Pacitan Mochamad Chusnul Faozi belum bisa berbicara banyak terkait harapan perangkat desa tersebut. Pihaknya belum mengambil tindakan. Tidak berani mengambil kebijakan di luar ketentuan yang ada. Termasuk wacana kenaikan gaji perangkat desa itu. ‘’Untuk itu kami menunggu aturan PP 47/2015 yang merupakan perubahan  PP 43/2014,’’ katanya.

Informasi dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut bahwa gaji perangkat desa akan naik 2020. Sedangkan kabar penundaan kenaikan gaji yang sempat beredar dibantah. Kebijakan kenaikan gaji perangkat desa akan dilakukan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku.

Regulasi tersebut meliputi Peraturan Pemerintah (PP) 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6/2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah akan merevisi PP 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 yang ditargetkan rampung Februari tahun ini.

Diketahui, diperkirakan anggaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa di Pacitan setiap bulan mencapai Rp 6,277 jika jadi naik. Hitungan kasarnya dari rerata gaji PNS golongan IIA Rp 2,5 juta dikalikan 2.443 perangkat desa di Pacitan. Jumlah perangkat desa tersebut berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan hingga 2018 lalu. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here