Perangkat Desa Ngawi Tolak SKB Empat Menteri

777

NGAWI – Kebijakan penyetaraan gaji oleh pemerintah pusat mendapat respons negatif kalangan perangkat desa Bumi Orek-Orek. Pasalnya, penyetaraan sesuai PNS golongan II A itu hanya berlaku bagi kepala desa (kades). Sedangkan sekretaris desa (sekdes) dan perangkat masing-masing hanya 90 dan 80 persennya. ‘’Jelas kami tidak bisa menerima keputusan itu,’’ kata Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ngawi Suwardi kemarin (27/1).

Suwardi mengatakan, usai surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang penyetaraan gaji itu turun empat hari lalu, pihak PPDI menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta. Tujuannya, mengajukan keberatan lantaran keputusan itu dinilai berbanding terbalik dengan keinginan perangkat desa selama ini. ‘’Kami inginnya dinaikkan, sesuai janji presiden, tapi kenapa malah turun,’’ keluhnya.

Dia menyebut, sejak lama para perangkat desa menerima penghasilan tetap (siltap). Besarannya di atas nominal dalam SKB empat menteri tersebut. ‘’Kalau aturan itu jadi diterapkan, berarti penghasilan kami justru turun. Makanya kami tidak terima,’’ ungkap sekdes Wonosari, Sine, itu.

Suwardi menyebut, PPDI akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, SKB yang diputuskan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu dianulir. ‘’SKB masih mungkin diubah,’’ ujarnya.

Dalam SKB itu disebutkan penyetaraan gaji perangkat desa bakal dilaksanakan mulai Maret 2019. Perinciannya, gaji kades 100 persen sama dengan PNS golongan II A. Sedangkan sekdes direncanakan Rp 1,733 juta dan perangkat Rp 1,540 juta.

Padahal, tahun lalu gaji kades di Ngawi sudah mencapai Rp 2,5 juta plus tunjangan jabatan Rp 500 ribu. Sedangkan sekdes menerima Rp 2 juta plus tunjangan jabatan Rp 400 ribu. Sementara, gaji perangkat sekitar Rp 1,5 juta plus tunjangan jabatan 300 ribu. ‘’Selain berpotensi turun, jumlahnya dibatasi satu kades, satu sekdes, dan 10 perangkat. Padahal, banyak desa yang jumlah pegawainya lebih dari itu,’’ terangnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here