Perangi Korupsi, Polisi Gandeng Akademisi, Media, dan LSM

104

MADIUN – Celah praktik korupsi di tubuh lembaga penegak hukum harus ditutup. Polres Madiun membuat kesepakatan dengan empat lembaga untuk mengawasi institusinya dalam melayani masyarakat. Mereka diminta intens memonitor dan mengevaluasi kinerja korps baju cokelat atas bahaya laten praktik rasuah dan pelayanan paripurna ke publik.

Keempat pihak yang digandeng itu dari perwakilan akademisi, media, dan LSM. Masing-masing Rektor STISIP Madiun Mujahidin, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Madiun Ockta Prana, Pemimpin Redaksi JTV Madiun Wahono Karyadi, dan Koordinator WKR Budi Santoso. Mereka menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Lapangan Tribrata Mapolres Madiun kemarin (21/1). ’’Demi mewujudkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkup institusi kami,’’ kata Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono.

Ruruh  menjelaskan, zona integritas yang memuat WBK dan WBBM adalah program dari Kemen PAN-RB. Objeknya seluruh kegiatan pelayanan masyarakat. Mulai sektor pembuatan surat izin mengemudi (SIM) hingga surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Sasaran tidak berkutat pada menekan penyimpangan materiil saja, melainkan mengedepankan sisi kemanusiaan atas ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras). ’’Misalnya, membuat jalur berjalan untuk difabel serta ramah terhadap anak dan perempuan,’’ ujarnya.

Unsur eksternal akademisi, LSM, dan media itu diharapkan melaksanakan tugasnya masing-masing dan proporsional bersamaan pembenahan kepolisian tersebut. Memonitor sekaligus menyosialisasikan. Mereka adalah penyambung lidah dan telinga pendengar suara masyarakat. ’’Jadi, meminimalkan penyimpangan yang ada,’’ tutur mantan kasubdit II Ditreskrimum Polda Jatim tersebut.

Pemimpin Redaksi (Pemred) JTV Madiun Wahono Karyadi menyambut baik MoU zona integritas. Media bakal memonitor dari segala sisi dalam bentuk peliputan. Program Kemen PAN-RB bisa menekan penyimpangan berbentuk korupsi kolusi dan nepotisme. Pelayanan ke masyarakat pun bisa maksimal. Koordinator LSM WKR Budi Santoso berjanji segera menindaklanjuti MoU. Menginvestigasi dan mengumpulkan data dari pengguna jasa seputar birokrasi dan pelayanan di kepolisian. Mulai pelayanan administrasi di satlantas, satreskrim, hingga sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT). ‘’Kami ingin memastikan sudah sesuai SOP (standard operating procedure, Red),’’ ucapnya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here