Penyegelan WDR, Tiga OPD Saling Lempar

36

MEJAYAN – Rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi D dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Madiun menguak tabir di balik lambannya sikap pemkab menutup proyek kolam pemancingan bodong. Alasannya klise, antara dinas lingkungan hidup (DLH), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan satpol PP saling lempar. Bahkan mereka tak satu suara menentukan payung hukum, sebagai alas rekomendasi penutupan lahan di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, kendati tak mengantongi izin pariwisata, maupun izin pengerukan lahan.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto, mengatakan korps penegak perda tak dapat menutup Watu Dakon Resort (WDR). Dalihnya, kolam pemancingan itu masuk kategori pertambangan kecil. Pun jenis pelanggarannya tak dapat dikategorikan penambangan ilegal. Sementara kewenangan menutup di Pemprov Jatim, sebagaimana aturan main Pergub 16/2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). ‘’Memang belum ada TDUP, tapi kalau merujuk pergub, Watu Dakon Resort masuk kategori usaha pertambangan kecil,’’katanya seraya menyebut galian WDR tidak sampai satu hektare.

Eko mengklaim pihaknya telah melayangkan surat ke Satpol PP Jatim terkait masalah pelanggaran yang mengarah ke penambangan ilegal ini. Tapi, hingga kini pemprov belum mengambil tindakan konkret. Dinas tingkat I itu sebatas mengirimkan perwakilan untuk meninjau lokasi sebagai bahan laporan ke atasannya. ‘’Kami paham kalau prosesnya lama karena mungkin ada tahapan harus berkoordinasi dengan dinas ESDM Jatim,’’ ucapnya.

Mengapa tidak ditindak menggunakan Perda 6/2015 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan? Eko berdalih jika regulasi itu hanya mengatur pemberian sanksi saat pengusaha sudah memiliki izin TDUP. Berupa teguran hingga pembekuan izin. Sementara WDR nihil mengantongi izin apapun. Sebetulnya, lanjut dia, pemkab bisa melakukan paksaan penutupan mengacu Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ‘’Ini bisa mempercepat. Karena selain sanksi pidana, regulasi itu memuat sanksi administratif,’’ ujar Eko.

Untuk itu, pihaknya menanti adanya rekomendasi penutupan dari DLH. Surat rekom dengan konteks hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) sejumlah OPD pasca terkuaknya kasus maladminitrasi izin WDR beberapa waktu lalu, tak dapat dijadikan acuan penutupan. ‘’Kami sesuai UU, dan penindakan ini menunggu rekomendasi DLH,’’ katanya.

Ketua Komisi D DPRD Rudi Triswahono mendesak DLH segera membuat rekomendasi ke satpol PP. Ada dua alasan mengapa hal tersebut urgen. Yakni, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan warga sekitar karena kedalaman kerukan belasan meter. Selain itu, menghindari preseden buruk masyarakat yang mengira adanya pembiaran. ‘’Ketimbang di-police line, hilang wibawa pemkab,’’ ucapnya.

Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun Frans da Costa segera merespons penyusunan rekomendasi. Pihaknya bakal membuat tinjauan kerusakan lingkungan atas praktik culas pengusaha WDR. ‘’Kami sampaikan ini ke pimpinan,’’ ujarnya. (cor/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here