Penyegelan Kolam Pemancingan WDR Direkomendasi DPMPTSP

93

MADIUN – Rekomendasi penyegelan kolam pemancingan Watu Dakon Resort sempat diwarnai aksi saling lempar tanggung jawab. Ini terjadi antara dinas lingkungan hidup (DLH) dengan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dua organisasi di tubuh Pemkab Madiun. Padahal, rekomendasi itu diperlukan satuan polisi pamong praja (satpol PP) untuk melakukan penutupan. ‘’Hasil rapat rekomendasi itu kewenangan DPMPTSP, bukan DLH,’’ kata Sekretaris DLH Kabupaten Madiun Achmad Chusaini saat inspeksi mendadak kemarin (25/3).

Chusaini mengatakan, aksi saling lempar membuat surat rekomendasi itu terjadi saat rapat koordinasi (rakor) antara OPD dengan DPMPTSP selaku tuan rumah, Senin lalu (18/3). Tak hanya DLH, dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora), satpol PP, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), badan pendapatan daerah (bapenda), dan bagian perekenomian sumber daya alam (SDA) ikut dalam rapat tersebut. Pertemuan itu merespons terkuaknya bakal wahana bodong di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan.

Kepada Radar Mejayan, Kabid Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) DPMPTSP Aris Budi Susilo kala itu menyebut rekomendasi penyegelan kewenangan DLH. Sebab, memenuhi unsur pelanggaran kerusakan lingkungan. Pihaknya tidak dapat menindaklanjuti karena bukan masalah pertambangan. Pun bila memang terindikasi urusan galian C ilegal, penindakannya menjadi ranah  Pemprov Jatim. Kepala DPMPTSP Arik Krisdiananto menegaskan hal serupa. ‘’Kerusakan lingkungan di DLH,’’ ujarnya beberapa waktu lalu.

Meski bakal dilakukan penyegalan, pantauan Radar Mejayan di lokasi, eksplorasi galian itu belum steril. Sejumlah pekerja masih beraktivitas kendati tak ada aktivitas pengerukan ekskavator dan hilir mudik dump truck. Terlihat empat orang berdiri di atas scaffolding di sisi utara galian sedalam belasan meter itu. Mereka membuat sejumlah lubang pada dinding tanah menggunakan linggis. Belakangan diketahui, lubang tersebut sebagai tumpuan fondasi penyangga tempatnya para pemancing kelak. Di luar area kerukan, beberapa pekerja sibuk menyelesaikan pembangunan musala berjarak sekitar 15 meter sebelah barat titik kerukan.

Bakal wahana yang belum mengantongi izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) itu dipastikan melabrak Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda 6/2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Ketua Komisi D Rudi Triswahono mendesak pemkab segera menyegel lokasi itu. Hingga melakukan pengawasan intensif agar tidak beraktivitas. Pasalnya, pembangunannya tak mengantongi rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) sesuai amanat UU 32/2009 dan izin TDUP. Persoalan tersebut bakal dijadikan bahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas-sektoral Rabu nanti (27/3). ‘’Kondisinya sudah separah ini. Pengusaha punya hak mengurus perizinan. Tapi, sebelum semuanya beres, kegiatannya tidak boleh dilanjutkan,’’ tegasnya.

Sementara itu, dua pejabat satpol PP memilih bungkam. Baik Kepala Satpol PP Supriyanto maupun Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Eko Budi Hastanto bungkam saat dikonfirmasi upaya penutupan. Misalnya, Supriyanto memilih tak merespons kendati tanda panggilan terdengar masuk. Pesan pendek via aplikasi WhatsApp yang dikirimkan pun hanya dibaca. Hal yang sama dilakukan Eko. (cor/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here