Penyaluran BPNT di Magetan Masih Bermasalah

153

MAGETAN – Bagaimana penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) tahun ini di Magetan? Ternyata masih sarat masalah. Mengingat proses verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) belum kelar. Berapa jumlah penerima pasti BPNT hingga kini masih belum diketahui secara pasti. ’’Belum matching (data, Red). Masih menunggu proses pemutakhiran,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Magetan Sucipto.

Dia menjelaskan, ada ketimpangan data antara SK Kementerian Sosial dengan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG). Menurut Sucipto, mendasar pada SK, kuota yang dimiliki Kabupaten Magetan yakni 53.000 KPM. Sedangkan jumlah KPM yang tertera pada aplikasi yakni sebanyak 46.016. Sisanya saat ini masih menunggu proses verifikasi data. Sebab, banyak kendala yang terjadi di lapangan saat proses verifikasi berlangsung. Dimungkinkan bakal ada penambahan jumlah KPM tersebut. Atau bahkan ada pengurangan. ’’Ada KKS (kartu keluarga sejahtera, Red) yang belum tercetak,’’ terangnya.

Sekalipun ada penambahan, itu tidak menjadi masalah. Sebab, Kabupaten Magetan masih memiliki kuota sebanyak 6.984 KPM dari total jatah yang diterima. Bantuan itu juga tidak akan membebani APBD Kabupaten Magetan. Mengapa? Sebab, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat. Sedangkan Pemkab Magetan hanya sebagai perantara. ’’Setiap bulan kami hanya menyalurkan bantuan dari pusat,’’ katanya.

Namun, untuk jumlah pasti penerima BPNT itu, harus menunggu kepastian matching antara SK dan aplikasi terlebih dahulu. Sebab, datanya selalu di-update setahun dua kali. Setiap Mei dan Oktober, datanya selalu berubah. Biarpun tidak signifikan. Yakni, mendasar pada proses verifikasi dan validasi petugas yang sudah diterjunkan oleh Kemensos langsung. Nama-nama penerima bantuan tersebut akan mengalami perubahan setiap Mei dan Oktober. ’’Tergantung hasil dari verifikasi dan validasi nanti bagaimana,’’ jelasnya.

Kendati setahun dua kali dilakukan pembaruan data, namun setiap hari pemerintah desa diminta untuk update data. Siapa warganya yang layak untuk mendapat bantuan tersebut. Pun, siapa penerima bantuan yang harus dicoret. Pasalnya, selalu ada perubahan kondisi perekonomian warga setiap waktunya. Jika dianggap sudah mampu, maka harus dicoret dari daftar penerima. ‘’Dari desa, setiap hari bisa memperbarui data. Tapi, kan data yang dijadikan acuan yang dari pusat,’’ katanya.

Jika data itu sudah matching antara SK dan aplikasi SIKS-NG, maka penyaluran BPNT tidak akan menemui kendala. Setiap bulannya bisa dilakukan penyaluran. Sama seperti tahun sebelumnya, bantuan tersebut tidak bisa diuangkan. Sehingga, masyarakat akan mendapatkan bantuan tersebut dalam wujud barang makanan. ‘’Nilainya Rp 110 ribu per bulan, tapi tidak bisa diambil tunai,’’ pungkasnya. (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here