Penutupan Watu Dakon Resort Terganjal Rekom

53

MEJAYAN – Desakan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun agar pemkab Madiun segera menertibkan Watu Dakon Resort (WDR) bertepuk sebelah tangan. Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) di pemkab Madiun saling tunggu untuk penutupan. Padahal permen-LH 2/2013 tentang penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dijadikan senjata menyegel kolam bodong itu.

Namun, korp penegak perda tak kunjung melangkah lantaran menanti rekomendasi dinas lingkungan hidup (DLH). Sementara DLH ogah mengeluarkan mengeluarkan rekom tanpa disposisi tertulis dari bupati atau sekretaris daerah. ‘’Kalau data sebetulnya sudah siap, tapi kami perlu dasar untuk mengeluarkannya,’’ kata Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun Frans da Costa kemarin (4/4).

Frans menyebut ranah lembaganya tidak pada memberikan perintah ke satpol PP. Permintaan terang-terangan dari korps penegak perda agar menyodorkan surat rekomendasi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi D Jumat (29/3) lalu tidak dapat dijadikan acuan. Pengecualian ada petunjuk langsung dari pimpinan sekelas bupati atau sekretaris daerah (sekda). ‘’Sampai sekarang belum ada surat resmi atau tembusan masuk ke DLH,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun Supriyanto mengatakan rekomendasi dari DLH diperlukan untuk memuluskan penerapan sanksi paksaan administratif. Sesuai aturan main dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen-LH) 2/2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti ketepatan prosedur hingga kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapannya kelak. ‘’Hasil rakor (rapat koordinasi, Red) memang ada keputusan penutupan berdasar kerusakan lingkungan. Tapi hasil tersebut belum bisa ditindaklanjuti tanpa ada telaah yang disampaikan DLH,’’ paparnya.

Satpol PP telah meninjau lokasi WDR, secara kasat mata didapati ada aktivitas ekplorasi yang prosesnya ilegal. Karena tak mengantongi izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sesuai Perda 6/2015 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan. Akan tetapi, upaya melingkarkan segel layaknya police line dengan menerapkan regulasi itu tidak serta merta dilakukan. Sebab, penerapan sanksi hanya diberlakukan bagi pengusaha yang sudah memiliki TDUP. Sementara WDR belum punya izin sama sekali. ‘’Agar pemkab bisa menertibkan solusinya menggunakan Permen-LH 2/2013 di luar sanksi pidana dalam UU 32/2009,’’ beber Supriyanto.

Kata dia, WDR berpotensi terkena sanksi dari pemprov. Kasus yang terindikasi mengarah pada praktik penambangan itu sudah dilaporkan ke satpol PP Jatim. Pun langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan petugas untuk meninjau. Kabarnya, korps penegak perda tingkat 1 itu bakal kembali mendatangi lokasi bersama dinas energi sumber daya mineral (ESDM) dan DLH. Namun, belum diketahui sejauh mana tindak lanjutnya. ‘’Kami tentu dilibatkan karena meski kewenangan di pemprov, lokasinya di daerah,’’ ujarnya.

Sementara, Kasatpol PP Jatim Budi Santosa menjelaskan dinas ESDM dan DLH diajak untuk memastikan terpenuhi tidaknya WDR sebagai lokasi penambangan. Sebab, konteks permohonan investor di awal adalah usaha pariwisata. Akan tetapi, pihaknya tak ingin buru-buru melakukan penutupan seandainya dinas ESDM menyatakan aktivitas WDR termasuk praktik penambangan. Melainkan mengedepankan cara persuasif melalui dialog dengan pengusaha dan warga setempat. Temanya seputar kendala perizinan serta masalah lingkungan dan sosial. ‘’Penertiban tidak serta merta langsung disegel,’’ katanya. (cor/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here