Penutupan 23 Warung di Desa Malang, Satpol PP Beri Deadline Sampai 5 April

40

MAGETAN – Ini mungkin warning terakhir bagi para pemilik warung di Desa Malang, Maospati yang belum memiliki izin usaha. Satpol PP Magetan memberi toleransi hingga tiga hari ke depan atau sampai Jumat (5/4) agar mereka segera cabut. Jika deadline itu diabaikan, satpol PP langsung melakukan penutupan paksa. ‘’Pilihannya ditutup sendiri atau kami yang menutup,’’ tegas Kasatpol PP dan Damkar Magetan Chanif Tri Wahyudi, Selasa (2/4).

Deadline tiga hari tersebut disepakati saat pihaknya mengumpulkan 21 pemilik warung di Desa Malang kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Chanif memberikan ultimatum. Jika pihaknya tidak perlu membutuhkan persetujuan dari pemilik warung untuk menertibkan warung di desa tersebut.

Alasannya karena rencana penutupan 23 warung itu berdasar keputusan Bupati Magetan Suprawoto. Selain ilegal, keberadaan warung di lokasi tersebut diduga beralih fungsi menjadi warung “ayu”. ‘’Sanggup tidak sanggup, para pedagang harus pergi. Ini kebijakan pak bupati,’’ ujar Chanif.

Hasil evaluasi di lapangan, lanjut dia, tiga warung di Desa Malang itu kedapatan menjual minuman keras (miras). Serta empat warung lainnya menyediakan jasa pijat. Dan, selebihnya warung lainnya menyediakan fasilitas karaoke. ‘’Saya bisa pastikan semua warung itu tidak memiliki izin usaha,’’ katanya.

Yang menjadikan Chanif yakin bahwa puluhan warung itu tak berizin karena bangunannya berdiri di atas lahan pemprov. Sementara, dari provinsi belum pernah menerbitkan izin pendirian bangunan di atas lahan mereka. ‘’Sehingga, harus ada langkah tegas untuk menertibkannya,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, keberadaan warung di Desa Malang itu sudah ada sejak dulu. Bahkan, beberapa kali satpol pp sempat mengobrak watung tersebut. Namun, usaha itu sia-sia. Para pemilij warung tetap nekat membuka usahanya kendati sudah berulang kali diperingatkan. ‘’Setelah ini akan ada pembongkaran. Prosesnya dilakukan secara bertahap,’’ terangnya.

Sebelumnya, Chanif mengaku sudah berkoordinasi dengan pemprov terkait rencana penertiban bangunan liar di atas aset provinsi tersebut. Terlebih posisi bangunan memakan sepadan Jalan Raya Magetan-Ngawi yang notabenenya merupakan jalan provinsi. Sehingga patutnya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jatim lebih dulu. ‘’Kami akan mengundang pihak pemprov untuk membuat rekomendasi pembongkaran itu,’’ katanya.

Lebih lanjut, Chanif menambahkan, penertiban warung di Desa Malang itu juga menyosong pekan menjelang pemungutan suara pemilu 2019. Serta memasuki bulan Ramadan. Sehingga, kondusivitas daerah harus dijaga. ‘’Jika ada aktivitas yang tak seharusnya di warung tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Itu salah satu pertimbangan kami,’’ terangnya. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here