Pengusaha Waduk Dakon Resort Keruk Rp 2 Miliar

60

MADIUN – Pengusaha Watu Dakon Resort (WDR) telah mengeruk lahan di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, hingga berbentuk mirip embung ketimbang kolam pemancingan. Namun, Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun belum bisa menaksir jumlahnya.

Padahal, hasil konfrontasi Komisi D DPRD Kabupaten Madiun dengan bidang ESDM DPMPTSP dalam hearing Jumat lalu (29/3) ditengarai pengerukan mengarah penambangan ilegal karena dijadikan komoditas.

‘’Artinya, kalau ada penjualan, ada sumber potensi PAD (pendapatan asli daerah) dari pajak yang terlepas,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Rudi Triswahono kemarin (31/3).

Rudi menaksir pengusaha meraup hasil penjualan materail mencapai Rp 2 miliar.  Rudi berharap polisi mengembangkan penyelidikan hingga pendistribusian material tanah. Serta menelisik peredaran uang hasil penjualan. Di luar itu, pengusaha wajib memulihkan kondisi lahan yang dikeruk seperti semula. Tanggung jawab itu sesuai aturan main Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ‘’Tentunya juga membayar pajak,’’ tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Terpisah Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun Frans da Costa mengatakan pengembalian kerukan dalam kasus WDR berbeda dengan reklamasi. Pengusaha memulihkan rona muka bumi tidak sekadar menguruk tanah. Melainkan harus menggandeng ahli lingkungan ihwal memperbaiki ekosistem yang telah dirusak. ‘’Seperti mengembalikan habitat tanaman dan hewan di lokasi itu,’’ katanya seraya menyebut inspektur tambang yang berwenang menghitung jumlah kubikasi kerukan.

Frans menyebut boleh tidaknya pengusaha meneruskan pembangunan WDR bergantung dua hal. Yakni, keputusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim dan kebijakan kepala daerah. Bila diberi lampu hijau, investor harus segera memulihkan rona muka bumi. Juga membayar pajak atas material tanah yang dikeluarkan. Bila semua klir, pengusaha baru boleh mengajukan perbaikan dokumen dan rencana kajian pembangunan. Akan tetapi penerbitan rekom UKL-UPL tetap bergantung kelayakan lokasi. Hasil pengkajian bersama OPD terkait. ‘’Kalau tidak layak ya rekom tidak diberikan,’’ ujarnya.

Sementara Kabid ESDM DPMPTSP Kabupaten Madiun Aris Budi Susilo mengatakan, ada beberapa kesalahan pengusaha yang berdampak ke lingkungan. Salah satunya cara pengerukan tanah layaknya penambangan. Seharusnya menggunakan sistem terasering. Misalnya, dalam radius kerukan dua hingga tiga meter membuat permukaan datar. Tujuannya menekan aliran air dari atas. ‘’Mengapa salah? Ya karena pengerukan bukan peruntukan pertambangan,’’ ujarnya.

Sedangkan kesalahan dari sisi lingkungan adalah hilangnya top soil. Lapisan permukaan tanah yang mengandung humus itu seharusnya disimpan. Dipergunakan kembali ketika proses pemulihan lahan kelak. ‘’Padahal proses kemunculan humus itu butuh proses dan waktu ratusan tahun,’’ ungkapnya. (cor/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here