Pengerukan Lahan Terabas Banyak Aturan

88

MADIUN – Kegiatan pengerukan lahan bakal kolam pemancingan Watu Dakon Resort menerabas banyak peraturan. Selain Perda 6/2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, juga Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dinas lingkungan hidup (DLH) memberi masukan penutupan dalam rapat koordinasi (rakor) di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), Senin lalu (18/3). ‘’Secara kasatmata ada kerusakan lingkungan,’’ kata Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun Frans da Costa kemarin (20/3).

Bidang pengawasan lingkungan hidup telah meninjau lokasi area berpolemik di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, itu Selasa lalu (19/3). Kerukan besar yang terpampang menjadi bukti nyata adanya kegiatan eksploitasi liar. Terlepas label pembangunan kolam pemancingan atau penambangan, bagian muka bumi telah dikeruk tanpa mengantongi legal formal. ‘’Mengacu UU 32/2009, sanksinya sudah ancaman pidana karena perusakan dan tidak mengantongi rekomendasi UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, Red),’’ ujarnya.

Kendati demikian, Frans belum bisa mengetahui jenis kerusakan apa saja yang ditimbulkan. Perlu penelitian dengan menyesuaikan kategori dan standar baku. Persoalannya, pihaknya tidak mengetahui kondisi awal lahan karena telanjur dikeruk. Misalnya, berapa luasan lahan, jenis tanaman, dan jumlah pepohonan yang ditebang. Termasuk lapisan tanah dan populasi burung yang ada di wilayah tersebut. ‘’Kecuali ada laporan usulan perencanaan, penelitian kerusakan pasca-eksploitasi bukan ranah kami,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Frans menyatakan, pengerukan apa pun nama kegiatannya tetap harus mengantongi UKL-UPL. Apalagi berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan kolam. Sebab, kegiatan yang bakal dilakukan mengubah bentang alam. Perubahan tersebut mesti mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Juga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) mengacu peraturan yang berlaku. ‘’Apalagi lokasinya di perbukitan yang berubah menjadi kubangan besar,’’ katanya.

Karena belum ada peninjauan kelestarian lingkungan, pejabat asli Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu belum bisa memastikan lahan Banjarsari Wetan layak dibangun kolam pemancingan. Artinya, bila dinyatakan tidak memenuhi syarat, pengusaha berkewajiban mengembalikan kerukan seperti semula. ‘’Persoalannya masih ada tidaknya lapisan tanah top soil. Mengingat material tanah kerukan jadi komoditas,’’ papar Frans.

DLH memberi masukan penutupan karena ada pelanggaran dalam rakor di DPMPTSP. Namun, usulan itu dirangkum dengan masukan organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang hadir dalam pertemuan. Risalahnya sebagai bahan laporan ke bupati. Bila keputusannya ditutup, satpol PP yang menindaklanjuti. ‘’Tentu semuanya tidak ingin kerusakan lingkungan terus terjadi. Kasihan anak cucu kita,’’ ucapnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here