Pengerjaan Proyek Gedung DPRD Asal-asalan

105

NGAWI – Sejumlah pimpinan dewan berang. Itu terjadi setelah mendapati banyak hasil pekerjaan restorasi tahap ketiga gedung DPRD kurang rapi, bahkan terkesan asal-asalan. Mereka mendesak rekanan pelaksana melakukan perbaikan ulang pada bagian-bagian yang kurang sempurna tersebut dengan tenggat satu bulan ke depan. ‘’Mungkin secara prinsip sudah selesai, tapi menurut kami masih banyak yang perlu diperbaiki,’’ kata Wakil Ketua III DPRD Ngawi Maryoto kemarin (11/1).

Maryoto mengakui pekerjaan pokok restorasi gedung DPRD itu sudah rampung. Hanya, proses finishing-nya mengecewakan. Itu terlihat dari banyaknya bagian bangunan yang tidak estetik dan rapi. ‘’Supaya tampilannya menarik ya harus diperbaiki lagi,’’ tegasnya.

Pihaknya juga menyoroti tata letak lantai musala di gedung baru itu yang dinilai janggal. Sebab, antara lantai gedung dan musala tidak ada trap. Padahal, lantai musala harusnya suci. Sementara, air conditioner (AC) tempat ibadah itu dianggap salah penempatan. Pun, telah bocor. ‘’Terus terang, kalau dilihat dari luar, gedung ini sudah bagus. Tinggal dalamnya saja yang masih perlu banyak perbaikan,’’ tuturnya.

Politikus PKS itu meminta perbaikan rampung Januari ini. Pasalnya, bulan depan sudah dipakai untuk paripurna dan boyongan beberapa bagian di DPRD yang sebelumnya masih digabung ruangannya. ‘’Mudah-mudahan bisa secepatnya diperbaiki,’’ ucapnya sembari menyebut masukan pihaknya juga sudah disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) agar segera diteruskan kepada rekanan pelaksananya.

Jarot Kusumo Yudo selaku PPK proyek restorasi tahap ketiga gedung DPRD mengatakan, pihaknya sudah menerima masukan dari para pimpinan dewan tersebut. ‘’Selama masukan itu bisa kami laksanakan, pasti akan kami kerjakan,’’ katanya.

Jarot tak membantah bahwa masih ada sejumlah bagian bangunan yang perlu diperbaiki. Dia juga menyebut sebelum menerima masukan pimpinan dewan itu, pihak tim penerima barang menyampaikan lima lembar catatan yang perlu diperbaiki. Namun, Jarot menegaskan tidak semua masukan tersebut bisa dilaksanakan dengan alasan pekerjaan sudah sesuai gambar teknis. ‘’Akan segera kami koordinasikan dengan pihak pelaksana,’’ janjinya.

Meski begitu, Jarot membantah pengerjaan proyek senilai Rp 6,8 miliar itu tergesa-gesa, meski sempat molor 18 hari dari deadline 1 Desember 2018. Pun, rekanan sudah dikenai denda sekitar Rp 112 juta. ‘’Progresnya selalu terukur,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here