Pengentasan Keluarga Lukki Cahyono Mengambang

120

MADIUN – Peran pemerintah Kecamatan Pilangkenceng selaku pengontrol kewilayahan patut dipertanyakan. Lantaran selama ini gelap informasi ihwal penduduk yang memilih jalan hidup sendiri. Padahal, Pemerintah Desa Bulu mengisyaratkan keluarga Lukki Cahyono tidak sendiri. Lebih dari lima warga yang menempuh jalan hidup serupa di Dusun Kedungbrubus. ‘’Kami tidak tahu kalau ada kasus serupa lainnya,’’ kata Camat Pilangkenceng Edy Djuwari kemarin (8/2).

Edy tidak menyangka banyak penduduk yang terasing di Kedungbrubus. Awalnya, itu hanya dialami keluarga Lukki Cahyono. Sosok dan pengalamannya tinggal di gubuk selama bertahun-tahun pun baru diketahuinya usai diberitakan beberapa waktu lalu. Selama ini pemerintahan desa (pemdes) tidak pernah melaporkan penduduk yang hidup menyendiri dengan menggantungkan ekonomi dari hasil cocok tanam lahan Perhutani. ‘’Tidak pernah ada laporan,’’ ujarnya.

Dia enggan berpolemik dengan sengkarut kependudukan di Kedungbrubus lantaran kejadiannya sudah berlalu. Edy memilih fokus menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar permasalahan serupa kelak tidak terulang. Sekaligus memikirkan solusi terhadap warga yang sudah telanjur nyaman dengan keterasingannya. Upaya tersebut bakal dikomunikasikan dengan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika). ‘’Memang dikhawatirkan memicu kecemburuan sosial,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Pj Kepala Desa (Kades) Bulu Salam menegaskan tidak ada pembiaran terhadap warga yang menyendiri tersebut. Pihaknya sempat berkomunikasi dengan Perhutani agar mengupayakan pemindahan beberapa warga di sekitar Waduk Kedungbrubus. Mereka diminta masuk wilayah desa. Sebab, tempat yang ditinggali dengan desa berjarak cukup dekat. Sehingga masih terjangkau bila setiap hari pergi pulang (PP) untuk bercocok tanam. Meski badan usaha milik negara (BUMN) itu menyanggupi, namun hingga kini tidak kunjung terealisasi. ‘’Kemungkinan Perhutani mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Bisa jadi tidak tega kalau harus mengusir,’’ katanya.

Salam menyebut bukan pemdes sendiri yang meminta warga untuk pindah karena alasan kewenangan teritorial. Pihaknya tidak bisa mengatur penempatan lahan yang statusnya bukan aset desa. Karena alasan serupa itu pula pemdes tidak bisa menentang keinginan warga yang ingin menggarap lahan jagung. Sekaligus berdomisili di sekitarnya. ‘’Sehingga kami koordinasi dengan Perhutani,’’ ujarnya.

Dia berdalih persoalan warga berdomisili jauh dari permukiman tidak hanya terjadi di Bulu. Keluarga dengan pilihan hidup seperti itu diyakini banyak ditemui di kawasan pedesaan yang kondisi geografisnya pedalaman hutan. ‘’Misalnya, warga Sekalus di Desa Cermo, Kare,’’ kilahnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here