Pengembang Watu Dakon Menyangkal Akui Buta Perizinan

139

MADIUN – Pengembang wahana kolam pemancingan Watu Dakon Resort angkat bicara. Kasak-kusuk dugaan alih fungsi pembangunan menjadi penambangan hingga komersialisasi hasil kerukan disangkal. Sedangkan dalih kenekatan mengeruk lahan di Dusun Krajan, Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, karena buta persyaratan perizinan. ’’Kami baru tahu melanggar setelah dipanggil DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Red) beberapa hari lalu,’’ kata Marsudi, pengawas pekerja proyek Watu Dakon Resort.

Marsudi tidak bermaksud melangkahi kewajiban perizinan. Proses untuk memperoleh tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sudah coba dilakukan sejak April 2017. Kala itu berkonsultasi dengan dinas pariwisata kepemudaan dan olaharaga (disparpora) hingga akhirnya keluar surat keterangan nomor 556/41/402.112/2017. Tindak lanjut surat berisi perintah melengkapi perizinan itu lantas diserahkan sepenuhnya ke seseorang. Hanya bosnya yang tahu identitas orang yang disebut-sebut bisa menyelesaikan urusan perizinan di pemkab itu. ’’Saya tidak tahu, dia kenalannya bos,’’ ujarnya.

Sembari berjalannya proses perizinan, diputuskan untuk memulai pengerukan. Namun, belakangan orang yang dipercaya lepas tanggung jawab. Proses perizinan tidak dilakukan hingga akhirnya ada panggilan dari DPMPTSP. Marsudi dan bosnya diklarifikasi ihwal dugaan beroperasinya penambangan galian C ilegal. Mengapa mencantumkan surat keterangan disparpora sebagai bukti sudah ada izin pembangunan wahana di banner? ’’Karena ketidaktahuan kami,’’ kilahnya.

Marsudi menolak disebut berjualan meski diakuinya ada uang hasil mengeluarkan material tanah. Praktik tersebut disebut hibah atau sumbangan kegiatan sosial sesuai pesanan. Sebab, peruntukannya untuk kegiatan yang menyangkut hajat banyak orang. Seperti perbaikan jalan rusak, pengurukan lapangan desa, pembangunan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Wungu, dan masjid di Desa Pagotan, Geger. ’’Kami berikan ke warga atau kelompok yang membutuhkan tanah uruk,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Pungutan yang dinamakan sebagai ”ongkos gendong” tersebut tidak semuanya masuk kantong pribadi pengembang. Melainkan dialokasikan untuk upah sopir dump truck yang telah mengantarkan material. Sedikitnya untuk keperluan operasional seperti biaya beli solar truk dan backhoe. Tidak ada patokan pasti berapa nominal tarikan. Namun, biasanya warga memberikan Rp 80 ribu hingga Rp 130 ribu per satu ritase. Variasi harga menyesuaikan jarak lokasi yang dituju. ’’Kalau yang memesan tanah ke saya atau mandor ya segitu nilainya,’’ katanya.

Dia mengaku tidak tahu ada pungutan mencapai Rp 300 ribu dan ratusan ribu meski lokasi cukup dekat dengan galian. Penarikan tersebut bukan dari lokasi pengerukan. Dugaannya ada pihak luar yang memanfaatkan momentum tersebut. Juga beberapa sopir dump truck mengambil kesempatan menarik harga khusus. Karenanya, ada rumor biaya sumbangan antara yang berjarak dekat dengan jauh hampir sama. ’’Kami tidak bisa memantau praktik tersebut,‘’ ucapnya sambil menyebut satu hari rata-rata ada 20–25 ritase keluar.

Marsudi tidak bisa menyebutkan total pemasukan dari ”ongkos gendong” yang diberlakukan sejak pengerukan tanah akhir 2017. Dalihnya tidak ada pencatatan secara eksplisit. Sebatas menata perolehan uang untuk keperluan yang sudah direncanakan sebelumnya. Penerapan tersebut sengaja dilakukan karena sejak awal tidak berniat memanfaatkan pengerukan sebagai ladang bisnis. Dia juga tidak bisa menghitung pasti atau memperkirakan berapa kubikasi tanah yang sudah terkeruk. ‘’Pengerukan memang ada satu tahun lebih karena hanya dilakukan ketika ada pesanan tanah uruk. Kalau niat kami menjual, dua bulan saja selesai,’’ ujarnya.

Dia membantah ada penyimpangan terkait pengerukan hingga berujung belasan meter. Alasannya ada perubahan site plan. Pergantian itu terjadi sekitar lima bulan lalu. Awalnya menggali sampai kedalaman lima meter. Namun, air yang digerojokkan ke dalam galian langsung hilang dalam rentang dua menit. Karena rencana awal tidak berjalan mulus, dia meminta bantuan kenalan pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Menyurvei ketinggian antara lokasi galian di perbukitan itu dengan titik terendah jalan raya depan kantor Desa Sukosari. Hasilnya, terpaut 28 meter lebih tinggi. Selanjutnya diambil keputusan memperdalam kerukan hingga belasan meter. ‘’Lima meter itu masih rendah, jadi kalau dimasukkan air mudah terserap ke bawah. Saat ini kedalaman galian lebih dari 10 meter dirasa sudah cukup datar,’’ paparnya.

Marsudi berdalih ada pengaruh terhadap kondisi ikan. Ketika disinggung tidak memakai opsi pengecoran ketika dikeruk lima meter. Sesuai rencana awal membiarkan dasarnya berupa tanah. Nantinya ada penambahan tanah lumpur di lapisan atasnya sebagai penahan air tidak mudah meresap. Kendati demikian, dia pun belum bisa memastikan efektif tidaknya keberadaan lumpur tersebut. Terutama menahan resapan air di kedalaman lebih dari 10 meter. Apakah akan dikeruk sampai kedalaman 28 meter kalau air masih terus meresap? Marsudi mengesampingkan opsi tersebut. Dia memilih melakukan pengecoran di dasar kolam. ‘’Saat ini pengerukan sudah berhenti. Ya, kesalahan kami tidak mengukur ketinggian sejak awal,’’ ucapnya seraya menyebut sumber air kolam dari pembuatan sumur bor dekat lokasi. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here