Pengelolaan GOR Pangeran Timoer, Operasional-Pendapatan Jomplang

83
SUMBER RETRIBUSI: Kompleks GOR Pangeran Timoer, Mejayan, baru menyumbangkan Rp 1,2 juta untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun per 21 September lalu.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Besar pasak daripada tiang. Peribahasa ini cocok untuk  menggambarkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun dari pengelolaan kawasan GOR Pangeran Timoer. Jumlahnya jomplang, jauh lebih kecil ketimbang pengeluaran.

Biaya operasional sekitar Rp 220 juta. Sedangkan target pendapatan dari pos retribusi tempat rekreasi di kawasan itu hanya Rp 12 juta. ‘’Ya, memang sangat tidak sebanding,’’ kata Kabid Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Tjuk Kusumo Senin (30/9).

Data badan pendapatan daerah (bapenda) setempat, realisasi retribusi tempat rekreasi baru menyentuh 12,5 persen per 21 September. Bila dinominalkan sekitar Rp 1,5 juta dari target Rp 12 juta. Per hari ini triwulan ketiga terlewat.

DLH punya waktu tiga bulan sebelum tutup tahun untuk memenuhi defisit Rp 10,5 juta. Sumber retribusi hanya hasil pengelolaan kawasan GOR. Meliputi sewa lapangan stadion hingga pungutan parkir kendaraan. ‘’Kami masih yakin bisa tercapai,’’ ujarnya.

Tjuk menjelaskan sejumlah faktor biang rendahnya retribusi. Salah satunya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tahun ini. Pihaknya diberi tanggung jawab mengelola karena GOR sebagai salah satu RTH.

Padahal, rekreasi masuk pengembangan olahraga atau pariwisata di dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora). Hal tersebut memengaruhi penggunaan anggaran. ‘’Tahun ini sempat ada pergeseran anggaran dan sumber daya dari DLH ke disparpora lalu kembali lagi ke DLH,’’ ungkapnya.

Kondisi tersebut memengaruhi upaya promosi. Kampanye pemanfaatan GOR oleh DLH dengan cakupan luas nyaris tidak pernah dilakukan. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu sebatas berkomunikasi di lingkup kabupaten ini. Cenderung pasif melayani pihak yang betul-betul berminat. Pun belum ada komunikasi dengan pihak ketiga untuk membuat event skala besar.

‘’Nah, tahun depan anggaran dan pengelolaan GOR dikembalikan sepenuhnya ke disparpora. Lewat cara itu, promosi bisa maksimal karena koneksi disparpora lebih luas,’’ paparnya seraya menyebut perda perubahan itu sudah digedok DPRD.

Menurut Tjuk, alasan lain pihak ketiga memandang event di GOR tidak profit. Penyelenggaraan kegiatan sedikit penonton karena lokasinya cenderung tersembunyi. Salah satu contohnya, event musik dangdut tahun lalu yang tidak lagi digelar tahun ini. Pihak penyelenggara merugi. ‘’Artinya, masyarakat belum terlalu familier dengan event di GOR,’’ ujarnya.

DLH berusaha menutup defisit Rp 10,5 juta dengan sejumlah event akhir tahun ini. Bisa event OPD atau swasta. Salah satu yang sedang berlangsung turnamen bola voli pelajar oleh salah satu bank swasta. Potensi retribusinya sekitar Rp 4 juta. ‘’Kalau yang sudah masuk itu dari kegiatan manasik haji,’’ tandas Tjuk sambil menyebut target retribusi tahun lalu Rp 12 juta berhasil dicapai. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here