Pengawasan Lemah, Luput Alih Fungsi Prostitusi

60

MADIUN – Sistem pengawasan terhadap pemanfaatan aset PT KAI di Desa Pajaran, Saradan, Kabupaten Madiun lemah. Peruntukannya beralih fungsi menjadi praktik prostitusi hingga memaksa pemkab menutup 48 warung yang berdiri di sana. Padahal, sesuai perjanjian kontrak sewa, komersialisasi lahan untuk tempat tinggal nonpermanen atau warung jualan. ‘’Sebetulnya kami ada pengawasan terhadap lahan yang disewakan, tapi lingkupnya memang terbatas,’’ kata Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko.

Ixfan menyatakan, pengawasan sebatas mensurvei kepatuhan penyewa terhadap penggunaan lahan. Sudah sesuai tidaknya dengan kontraktual yang disepakati. Misalnya, bangunan untuk warung, namun dalam perkembangannya dijadikan hunian atau sebaliknya. Survei yang dilakukan setidaknya sekali dalam setahun itu juga demi mencegah perubahan  konstruksi dari semipermanen ke permanen. ‘’Serta perubahan atas luasan lahan yang digunakan oleh penyewa,’’ ujarnya.

Terkait puluhan bangunan yang dijadikan kedok prostitusi, Ixfan berdalih KAI tidak punya wewenang untuk menjamahnya. Pengawasan yang dipedomani lembaganya mengacu pada kesesuaian perjanjian kontrak dengan penyewa. Sedangkan pemantauan praktik maksiat menjadi ranah aparat penegak hukum (APH). Institusi itu punya kuasa penuh untuk melakukan penyelidikan, pembuktian, hingga penertiban. ‘’Kalau PT KAI yang bertindak ya tidak tepat. Tapi, belajar dari penertiban ini kami akan selektif lagi,’’ paparnya kepada Radar Caruban.

Daop 7 tidak mempermasalahkan langkah penertiban 48 warung oleh korps penegak perda, Selasa lalu (14/5). Sebaliknya mendukung lantaran keberadaan kompleks esek-esek merusak citra Kabupaten Madiun. Mengingat lokasinya di tepi Jalan Raya Saradan yang berbatasan dengan Nganjuk dan dekat Stasiun Wilangan. Namun demikian, Daop 7 bakal mengkroscek kembali data warung yang disegel satpol PP. Serta mengklarifikasi para penyewa yang dianggap bermasalah. ‘’Karena dari total 102 bangunan, 39 di antaranya merupakan penyewa aktif dan 63 tidak aktif,’’ ungkap Ixfan.

Puluhan penyewa aktif rata-rata sewa kontrak tersisa dua hingga tahun ke depan. Kroscek dan klarifikasi untuk memastikan apakah bangunan yang disegel termasuk dalam kategori penyewa aktif. Pun ingin bukti konkret ihwal kepastian warung dijadikan kedok bisnis esek-esek. Yakni, dokumentasi foto dan surat pernyataan. ‘’Kami tidak ingin ada diskriminasi kontrak penguasaan lahan yang masih berjalan,’’ ujarnya sembari menyebut 63 penyewa tidak aktif karena kontrak habis atau tidak diperpanjang.

PT KAI akan memutus kontrak penyewa aktif seandainya terbukti dijadikan bisnis prostitusi. Sebaliknya,  berupaya memperjuangkan warung yang terlanjur disegel agar bisa ditempati kembali. ‘’Sebagai pemilik lahan kami akan merasa berdosa kalau ternyata prostitusi yang ditudingkan itu tidak benar-benar ada,’’ pungkas Ixfan. (cor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here