Madiun

Pengadilan Persilakan Kawal Perkara Rawa Bhakti Residence

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Sidang terhadap upaya perlawanan (derden verzet) warga Rawa Bhakti Residence atas Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mn dijadwalkan 2 Juni mendatang.

Pihak-pihak terlawan masuk dalam rilis panggilan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mn Pengadilan Agama Kota Madiun. PT Hasta Mulya Putra (HMP) sebagai terlawan tersita; Bank Muamalat Indonesia sebagai terlawan penyita; serta Ernawan Rachman Oktavianto (turut terlawan tersita I), Murtini (turut terlawan tersita II), dan Erlina Maya Novita (turut terlawan tersita III).

Rio Saputra mengutarakan, sidang yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 itu bagian dari upaya hukum luar biasa. Itu ditempuh warga agar proses sita eksekusi dihentikan. ‘’Melalui upaya hukum luar biasa ini, kami berjuang,’’ kata kuasa hukum warga Rawa Bhakti Residence itu.

Perjuangan warga tak bisa dihentikan karena selama ini mereka telah melakukan pemesanan dan pelunasan dalam rentang lebih dari lima tahun ke belakang. Kemudian tiba-tiba terbit surat eksekusi sita, Februari lalu. Ganjilnya, sebelum surat eksekusi sita terbit, tak satu pun penghuni dikonfirmasi. ‘’Kita tunggu sidang nanti,’’ lanjutnya.

Proses sita eksekusi yang terkesan mendadak itu sangat disayangkan. Apalagi menyangkut masa depan hunian 19 warga di perumahan. Warga berharap mendapatkan keadilan dalam proses sidang tersebut. ‘’Semoga sidang berjalan lancar,’’ harapnya.

Staf Humas Pengadilan Agama Kota Madiun Alfian Yusuf memastikan sidang terbuka untuk umum. Publik dibolehkan mengikuti jalannya persidangan. ‘’Pelaksanaan sidang tetap berjalan seperti biasa,’’ kata Alfian.

Di masa pandemi ini, Pengadilan Agama tetap memberlakukan protokol pencegahan Covid-19. Setiap kunjungan harus melewati pengecekan kesehatan. Serta diwajibkan mengenakan masker. Upaya lain juga bakal disiapkan untuk menghindari potensi kerumunan. Masyarakat yang berkepentingan diizinkan masuk ke ruang sidang. Lainnya bisa menunggu di ruang tunggu. Sesuai arahan membatasi kerumunan yang disampaikan Dinkes-KB Kota Madiun. ‘’Semua warga berhak mendapatkan akses. Jadi, tidak dibatasi. Tapi, bertepatan di masa pandemi ini kami ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah’’ ujarnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close