AdvertorialNgawi

Penerimaan DBH Turun Rp 37 Miliar, DPRD Ngawi Berharap Tidak Ganggu Pelayanan Publik

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Berkurangnya dana bagi hasil (DBH) pajak serta nonpajak pada penerimaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2020 menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pengantar nota keuangan RAPBD Ngawi 2020 dan pengesahan tata tertib (tatib) Rabu (16/10).

Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan, ada beberapa hal krusial yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya, penurunan DBH pajak dan nonpajak. Dibandingkan penerimaan tahun ini, BDH yang diterima Ngawi berkurang signifikan. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 37 miliar.

Padahal, DBH merupakan salah satu penerimaan yang sangat fleksibel dari sisi pembelanjaan. ‘’Artinya, cukup leluasa mau digunakan untuk kegiatan apa saja,’’ kata Antok, sapaan Dwi Rianto Jatmiko.

Dia berharap, penurunan penerimaan DBH tidak mengganggu pelayanan publik. Apalagi, pada tahun depan ada agenda pelaksanaan pilkada yang bakal menyedot anggaran besar. Yakni, mencapai sekitar Rp 50 miliar dan harus didanai melalui satu tahun anggaran di APBD 2020. ‘’Tentu semua itu perlu dipikirkan,’’ tegasnya.

Karena itu, Antok mendesak pemkab mengoptimalkan semua peluang yang ada. Baik dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang lain. Misalnya yang menyangkut retribusi dan pajak. ‘’Sehingga, meski komposisi anggaran tersedot tidak sampai mengganggu pelayanan publik,’’ ujar Antok.

Politisi PDIP itu juga mengaku bakal melakukan pembahasan secara cermat RAPBD 2020. Dengan harapan ada pos-pos belanja yang masih bisa dilakukan penghematan. Antok optimistis, waktu yang tersisa saat ini masih cukup untuk melakukan pencermatan itu. ‘’Kami punya waktu sampai akhir November nanti,’’ pungkasnya. (tif/c1/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close