MadiunPendidikan

Penerapan PPDB Sistem Zonasi Molor

MADIUN – Pemkab Madiun terlambat menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang TK, SD, dan SMP berbasis zonasi. Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tercetus tahun lalu itu baru dilaksanakan di TA 2019/2020. Dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) memberlakukan sistem jarak tempat tinggal menggantikan skema lama penggunaan nilai ujian nasional (unas) dalam menentukan calon peserta didik.  ‘’Kami baru memulai tahun ini menyesuaikan aturan Mendikbud,’’ kata Kabid Pembinaan SMP Dikbud Kabupaten Madiun Prapto Purnomo kemarin (14/4).

Menurut Prapto, PPDB zonasi baru resmi dilaksanakan di 2019/2020 sesuai amanat Permendikbud 14/2018 tentang PPDB. Dia menolak disebut telat meski faktanya sudah banyak daerah yang memberlakukan PPDB zonasi sejak tahun lalu. Dalihnya, kebijakan yang sudah tercetus sebelumnya itu masih berupa wacana. ‘’Jadi belum mewajibkan,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Dikbud menetapkan tiga zonasi dalam PPDB. Zona 1 meliputi Dolopo, Geger, Kebonsari, dan Dagangan; zona 2 Kare, Wungu, Madiun, Balerejo, Sawahan, dan Jiwan: kemudian Pilangkenceng, Gemarang, Saradan dan Mejayan di zona 3. Penetapan pembagian 15 area tersebut telah melalui pembahasan dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Uji publik juga telah dilakukan. Serta hasil penetuan zonasi disampaikan ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jatim. ‘’Jadi calon peserta didik tidak bisa seenaknya mendaftar,’’ ucapnya.

Teknis pelaksanaan zonasi dirumuskan dalam peraturan bupati (perbup). Di antaranya jumlah pagu dan rombongan belajar (rombel) setiap sekolah. Namun, secara umum, terklasifikasi murni zonasi 90 persen dan 10 persen pengecualian. Pengecualian itu sekolah bisa menerima calon peserta non-zonasi dari siswa yang berprestasi dan pindahan luar daerah. Porsi keduanya masing-masing lima persen. ‘’Misalnya, pagu SMPN 1 Geger 288 siswa, tapi yang daftar 400. Nantinya, 112 yang tidak lolos itu adalah yang rumahnya paling jauh,’’ ucapnya.

Penempatan jarak tempat tinggal sebagai syarat utama penyeleksian menjadi hal baru. Sekolah wajib menerima peserta yang rumahnya paling dekat. Kendati nilai unasnya rendah. Tidak ada standar pasti jarak antara tempat tinggal dengan sekolah. Sekalipun dihitung dalam satuan waktu perjalanan. Pihak sekolah harus menghitung cermat jarak tempat tinggal antara satu peserta dengan lainnya. ‘’Jangan sampai nanti malah menjadi polemik,’’ ujarnya.

Prapto menyatakan, penerapan zonasi sebagai bentuk menjalankan amanat pemerintah pusat memeratakan siswa di seluruh sekolah. Agar tidak semua siswa yang mumpuni tersedot di sekolah favorit. Kebijakan itu diklaim sama sekali tidak berkaitan dengan dampak pagu sekolah tidak terisi penuh. Sebab, bila melihat jumlah lulusan SD, kebutuhan SMP sudah tercukupi. ‘’Persoalannya kan ada lembaga pendidikan lainnya. Jadi ada tuntutan meningkatkan kualitas agar bisa menarik perhatian siswa,’’ tuturnya. (cor/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close