Penanganan Setengah Hati, Mentahkan Kebijakan Bupati

28

Pemberian bantuan pembiayaan secara gratis yang dijanjikan nyatanya hanya ditujukan bagi penderita DBD yang telah menyandang status dengue haemorrhagic fever (DHF) dan dengue shock syndrome (DSS) —sesuai acuan standar dari Dinkes Jatim. Sementara fakta di lapangan sudah sangat jelas. Banyak penderita DBD dirawat di berbagai rumah sakit. Sampai di lorong-lorong. Meski, status DBD mereka belum sampai ke tahap DHF dan DSS.

Seharusnya, pemerintah dapat memahami jika penetapan KLB memberikan konsekuensi luas. Hal-hal terkait kebijakan penganggaran seperti ini seharusnya dapat dibicarakan terlebih dahulu sebelum status KLB ditetapkan. Termasuk dengan Dinkes Jatim. Kalau begini, malah mementahkan keputusan bupati. Di sisi lain, masyarakat bisa kecewa. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan pemerintah dianggap hanya setengah hati oleh masyarakat.

Menurut kami, pemerintah seharusnya bisa lebih fleksibel. Tidak saklek. Keputusan menetapkan KLB adalah hak prerogatif bupati. Termasuk terkait penggunaan anggaran di APBD. Kalau sudah menetapkan KLB, tentu yang diharapkan masyarakat adalah mereka semua dapat ter-cover bantuan pembiayaan perawatan DBD secara adil. Tentu, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada.

Kami berharap, penetapan KLB ini menghasilkan dampak yang positif. Dapat mengurangi merebaknya wabah yang ditimbulkan dari nyamuk Aedes aegypti. Sejauh ini, di lapangan jumlah penderita DBD tetap tinggi setiap harinya. Butuh penanganan menyeluruh. Termasuk tindakan pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Kami sudah pernah menekankan pentingnya keseriusan penanganan berjenjang, mulai dari dinkes, puskesmas, polindes, termasuk kerja sama dengan pemerintah desa. Jika tidak ada keseriusan dari kita, semakin hari akan semakin bertambah jumlah warga kita yang menjadi korban DBD. (disarikan dari wawancara/naz/c1/fin/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here