Bupati Janji Tak Intervensi Penanganan Kasus Mantingan

206

NGAWI – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan relokasi SMPN 1 Mantingan yang dinilai lamban tidak hanya membuat pihak sekolah risau. Pemkab pun merasa cemas jika upaya pengusutan oleh polisi berlarut-larut.

Meski begitu, Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistyono menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi upaya penanganan hukum oleh korps baju cokelat. ‘’Kami serahkan (proses hukum) sepenuhnya kepada kepolisian, tapi bagaimanapun pasti berharap segera tuntas. Semakin cepat, semakin baik,’’ kata Kanang kemarin (3/5).

Dia berharap, penanganan hukum kasus dugaan korupsi lahan relokasi SMPN 1 Mantingan tidak menggantung. Pasalnya, selain berdampak pada nasib sekolah maupun proses pemindahan, bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemkab. ‘’Itu (proses hukum, Red) apakah ada bukti atau tidak ya segera diselesaikan,’’ pintanya.

Menurut Kanang, jika memang semua bukti sudah lengkap harus segera dilimpahkan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti kuat secepatnya di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dan kasusnya ditutup. ‘’Agar proses relokasi sekolah dapat dilanjutkan,’’ tegasnya.

Soal kondisi SMPN 1 Mantingan yang kini rusak parah, Kanang menyebut pihaknya tidak akan menutup mata. Dia menjanjikan perbaikan untuk bagian bangunan yang tingkat kerusakannya tidak begitu parah. Namun, untuk merenovasi total gedung mustahil dilakukan. ‘’Karena akan segera direlokasi,’’ ujarnya.

Kanang menambahkan, sejauh ini semua siswa SMPN 1 Mantingan masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan nyaman. Upaya perbaikan yang mungkin dilakukan, kata dia, sekadar untuk mendukung pelaksanaan KBM supaya tetap berjalan dan mengantisipasi terjadinya insiden membahayakan. ‘’Seperlunya saja (perbaikan, Red), sambil menunggu proses relokasi,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Kepala SMPN 1 Mantingan Gunawan Wibisana menyebut beberapa bagian gedung sekolahnya rusak parah. Namun, pihaknya tidak dapat mengajukan anggaran perbaikan lantaran sudah distop pemerintah sejak tiga tahun lalu ketika rencana relokasi mulai digulirkan.

Karena itu, harapan satu-satunya adalah penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan relokasi sekolahnya segera tuntas sehingga proses pemindahan bisa jalan lagi. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here