Pemulihan Bencana Banjir Butuh Uluran Pusat

82

MADIUN – Pemkab Madiun mesti pandai merebut hati pemprov dan pusat. Uluran tangan dari institusi pemerintahan di atasnya itu bisa membantu menanggulangi kerusakan terdampak bencana banjir. Mengingat kalkulasi kerugian materi Rp 54 miliar yang ditimbulkan atas musibah yang menerjang 57 desa di 12 kecamatan pada Rabu lalu (6/3) terpaut jauh dengan kekuatan keuangan daerah. ‘’Anggaran kami tidak akan mencukupi,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Rori Priambodo kemarin (14/3).

Rori menyebut pos belanja tidak terduga dan bantuan sosial (bansos) APBD 2019 tidak lebih dari Rp 4 miliar. Bujet terbatas tersebut bakal dimaksimalkan untuk masa transisi pemulihan bencana. Hanya skala prioritas dan perbaikan bersifat sementara yang bisa terakomodasi. Terhitung kemarin, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) telah mengajukan usulannya. Merehabilitasi jembatan dan talut menggunakan bronjong. ‘’Nantinya dana Rp 4 miliar itu akan di-breakdown. OPD (organisasi perangkat daerah, Red) sedang merapatkannya,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Perbaikan permanen dimulai kala pemkab memasuki status penanganan pascabanjir. OPD leading sector dari bidang yang terdampak berkoordinasi dengan pemprov atau pusat. Mereka mengajukan usulan perbaikan secara detail lewat badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Bila disetujui, OPD itu menerima dana hibah bersumber belanja tidak terduga dari pemerintah terkait. Bantuan semacam itu pernah diterima saat bencana banjir di Kecamatan Dagangan beberapa tahun lalu. ‘’Entah bisa tidaknya Rp 50 miliar itu ter-cover semua,’’ tuturnya.

Kerugian terdiri permukiman warga dengan total Rp 38,6 miliar. Sedikitnya 5.086 rumah diketahui rusak kategori ringan dan berat. Disusul lahan pertanian padi yang terendam air sekitar Rp 8 miliar. Kerusakan infrastruktur Rp 6,9 miliar. Terakhir, bidang peternakan yang ditaksir mencapai Rp 416,5 juta.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Suwandi berjanji membantu pemkab memperoleh kucuran dana bantuan dari pusat atau pemprov. Dia menyadari tidak bisa sekadar menggantungkan terhadap ketersediaan keuangan daerah yang terbatas. Dana tambahan dari perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019 pun pas-pasan untuk kebutuhan pemerintahan. ‘’Kami akan melangkah bersama eksekutif karena demi kepentingan rakyat,’’ ucapnya.

Suwandi telah meminta komisi A hingga D untuk berkoordinasi dengan OPD leading sector bidang yang terdampak. Mengevaluasi taksiran kerugian bencana yang ditimbulkan. Selanjutnya bersama-sama melobi pemprov hingga tingkat kementerian. Misalnya, komisi B mitra dari dinas pertanian dan perikanan memperjuangkan ganti rugi lahan pertanian yang terendam. Juga komisi D dengan DPUPR terkait rusaknya infrastruktur. ‘’Yang pertama memastikan nilai kerugian,’’ katanya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here