MadiunPendidikan

Pemprov Tolak Lanjutkan PPDB, Nasib Pendaftar SMAN Tambahan Terombang-ambing

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Angan-angan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Madiun memperpanjang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 SMAN bertepuk sebelah tangan. Pemprov Jatim tidak mengabulkan permohonan melanjutkan pendaftaran demi mengisi kekurangan pagu di tujuh lembaga pendidikan di Kabupaten Madiun itu.

Sebelumnya, sejumlah SMAN di kabupaten ini menampung para lulusan SMP yang belum mendapatkan sekolah. Namun, kepastian bisa diterima tidaknya sebagai siswa baru menunggu persetujuan Dindik Jatim. Karena tiadanya lampu hijau, keberlangsungan pendidikan anak-anak itu pun terombang-ambing. ‘’Perpanjangan tidak mungkin dilakukan,’’ kata Kepala Cabdindik Jatim Wilayah Madiun Supardi Minggu (5/7).

Sesuai petunjuk teknis (juknis) PPDB Jatim Nomor 188.4/2336/101.7.1/2020, jadwal pendaftaran dalam tiga jalur berakhir 27 Juni. Hasilnya, jauh dari kata memuaskan. Dari 10 SMAN, hanya tiga yang pagunya terpenuhi. Kursi tidak terisi mencapai 511. Jumlah itu belum termasuk hilangnya calon peserta didik karena tidak melakukan daftar ulang. Dalam tahapan itu, hanya satu SMA yang pagunya tetap penuh.

Supardi mengatakan, pemprov meminta daerah patuh terhadap juknis. Tidak ada pendaftaran di luar jadwal yang sudah ditentukan. Sementara, perpanjangan PPDB membutuhkan payung hukum resmi. ‘’Realitas di lapangan (kondisi sekolah kekurangan siswa, Red) juga harus dibaca. Harapannya tidak ada masalah di kemudian hari,’’ paparnya.

Meski begitu, Supardi menyerahkan keputusan ke masing-masing lembaga. Perihal diterima tidaknya lulusan SMP yang tertampung itu sebagai siswa baru.  ‘’Kembali lagi mengacu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Selagi masih ada tempat, tidak masalah,’’ terangnya. (den/c1/cor)

Terima Pendaftar demi Program Wajib Belajar

MESKI tidak dapat persetujuan Pemprov Jawa Timur, SMAN 1 Nglames tetap menaruh harapan lulusan SMP yang ditampung bisa dipermanenkan sebagai siswa baru. Pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak jadi pertimbangan. ‘’Anak harus sekolah,’’ kata Kepala SMAN 1 Nglames Imron Rosidi Minggu (5/7).

Imron paham bahwa juknis PPDB bersifat mengikat. Regulasi itu pula yang dijadikan dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menolak perpanjangan PPDB. Artinya, tidak bisa mengabulkan penjaringan calon peserta didik di luar jadwal resmi itu. Namun, kata dia, negara ini punya program wajib belajar 12 tahun. Amanat Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). ‘’UU Sisdiknas ini acuan menerima pendaftar baru,’’ ujarnya.

Di sisi lain, pagu di Smalakama, sebutan SMAN 1 Nglames, masih tersedia. Kursi tidak terisi penuh hasil dari tiga gelombang pendaftaran. ‘’Ada yang mendaftar, pagu tersedia, kalau tidak dilayani malah repot nanti. Kami yang dimarahi pemerintah,’’ ungkapnya.

Imron menyebut, ada sekitar 30 lulusan SMP yang ditampung. Adanya tambahan itu cukup melegakan. Meski pagu tidak terpenuhi maksimal, namun rombongan belajar (rombel) bisa terisi. ‘’Sesuai prosedur akan kami laporkan data-datanya ke cabdindik sebelum tahun ajaran baru. Jumlah pendaftar tiga gelombang PPDB dan yang ditampung,’’ bebernya.

Sementara, Ketua Musyawarah Kerja Kepala (MKK) SMAN Kabupaten Madiun Tejo Sasono belum bersedia dimintai tanggapan perihal penolakan pemprov. Kala dihubungi kemarin, dia meminta diberi waktu untuk beristirahat. ‘’Ini Minggu, libur,’’ katanya singkat. (den/c1/cor)

Sekolah Swasta Ingin Kesempatan Sama

SEMENTARA, Musyawarah Kerja Kepala (MKK) SMK Swasta Kabupaten Madiun berseberangan pendapat mengenai langkah SMAN menjaring calon siswa di luar jadwal PPDB. Juknis Pemprov Jawa Timur semestinya ditaati. ‘’Kalau PPDB secara aturan sudah selesai, ya sudah. Sekolah swasta juga punya kebutuhan yang sama,’’ kata Ketua MKK SMK Swasta Kabupaten Madiun Sadirin Minggu (5/7).

Menurut dia, perlu ada kesetaraan antara sekolah negeri dengan swasta dalam PPDB. Bila jadwal pendaftaran di sekolah negeri sudah rampung, giliran sekolah swasta yang mencari siswa. ‘’Secara historis, sekolah swasta lebih dulu ada daripada sekolah negeri. Semestinya sama-sama punya kesempatan,’’ ucap pria yang pernah menjabat ketua tim peneliti direktorat pendidikan 1997 silam.

Dia menyebut, nasib lembaga pendidikan swasta juga terpuruk. Yang sanggup bertahan adalah yang punya nama besar. Mampu menjaring banyak siswa setiap PPDB. Sementara, yang tidak dikenal, sulit memenuhi pagu. Kalaupun ada yang masih mampu bertahan dan mendapatkan siswa, itu suatu keberuntungan. ‘’Sekolah swasta tidak bisa apa-apa,’’ ujarnya.

Saat ini banyak lembaga swasta gulung tikar. Di Kecamatan Mejayan, misalnya, sudah tidak ada lagi SMA swasta. SMA PGRI 1 kini gedungnya dijadikan kantor PGRI daerah setempat. SMA PGRI 2 berubah menjadi SMK PGRI 2. Hasil PPDB 2020/2021, lembaga itu hanya mendapat 21 siswa baru. ‘’Di sekolah saya hanya dapat 107 pendaftar dari total 350 pagu. Penjaringan calon siswa sampai harus door-to-door,’’ ungkap kepala SMK PGRI Wonoasri itu.

Sadirin mengatakan, sekolah negeri di mata masyarakat memiliki nilai lebih. Padahal, kualitas pendidikan sekolah swasta tidak kalah baiknya. Bahkan, untuk urusan biaya pendidikan tidak beda jauh dengan negeri. ‘’Tapi, semua kembali lagi ke minat masyarakat. Sekolah tidak bisa memaksa,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close