Pemprov Jatim Mentahkan Usulan Pemkab

103

MADIUN – Usulan Pemkab Madiun membentuk bidang SMA/SMK dan sekolah luar biasa (SLB) di tubuh dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) dimentahkan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun. Perlu pemikiran dua kali sebelum rencana itu diterapkan lewat struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru pada tahun depan. ‘’Saya kira tidak perlu ada bidang khusus itu (SMA/SMK dan SLB, Red) di dikbud,’’ kata Kepala Cabdindik Jatim Wilayah Madiun Kresna Herlambang kemarin (16/12).

Menurut Kresna, langkah pemkab bakal berujung sia-sia. Dia meyakini disposisi rencana itu tidak akan sampai ke pemerintah pusat. Sebab, di tingkat pemprov sudah ada penolakan. Alasannya sudah jelas bahwa pembentukan bidang SMA/SMK dan SLB di daerah tidak ada landasan hukum. Pengelolaan mutlak di tangan Pemprov Jatim. Pembagian urusan itu tertuang di UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang pemkab dalam institusi pendidikan hanya mengurus pendidikan dasar dan menengah. ’’Kasihan yang mengelola nanti karena berhadapan hukum,’’ ujarnya.

Cabdindik Madiun menaruh tanda tanya dengan latar belakang dan konsep pengelolaan SMA/SMK dan SLB yang diangankan pemkab. Bila keterlibatannya permanen, maka sudah pasti kandas dengan alasan tidak ada landasan hukum. Namun, ada pengecualian bila keterlibatan urusan itu bersifat sementara. Misalnya, pemkab memberi bantuan hibah berbentuk sarana dan prasarana (sarpras) ke sejumlah sekolah. ‘’Pemberian hibah bentuk keterlibatan pemkab secara temporary di waktu-waktu tertentu saja,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Bila alasannya demi menjaga kedekatan dengan peserta didik dan mempermudah komunikasi pascalulus, Kresna memandang tidak perlu sampai membentuk institusi khusus. Pemkab tinggal berkomunikasi dengan lembaganya. Pihaknya membukakan pintu lebar-lebar terhadap akses data yang berkaitan dengan siswa menengah atas dan berkebutuhan khusus. ‘’Kami terbuka dengan instansi mana pun,’’ ucapnya.

Cabdindik Madiun meng-handle puluhan ribu siswa wilayah kabupaten dan Kota Madiun. Total ada 57 SMK dan 24 SMA negeri dan swasta serta 34 lembaga pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) atau SLB. Tidak hanya urusan sumber daya manusia (SDM)-nya, cabdindik pun mengurus aset dan keuangan. Beban tersebut diprediksi semakin berat lantaran wilayah kerja ditambah Ngawi tahun depan. Imbas turunnya Pergub 59/2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabdindik Jatim. ‘’Kalau dengan Ngawi, iya kewalahan. Tapi, sejauh ini bisa dikendalikan,’’ ungkap Kresna ketika ditanya kondisi institusi yang dinakhodainya setelah dua tahun berjalan.

Kresna mengklaim lembaganya bisa menangani puluhan SMA/SMK dan PKLK di kota dan kabupaten. Kalaupun sempat ada kendala hingga dipandang tidak maksimal, dia menilai wajar karena awal peralihan pengelolaan. Mulai masalah anggaran keuangan, SDM, hingga sarpras yang berimbas ke kinerja. Sedangkan masalah penambahan wilayah Ngawi, pihaknya tengah mengajukan peninjauan kembali ke pemprov. Karenanya, pemkab tidak perlu cawe-cawe ikut campur. ‘’Kami yakin cabdindik semakin baik seiring berjalannya waktu,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo menyebut rencana yang diinisiasi Bupati Ahmad Dawami itu masih akan dikonsultasikan ke Biro Organisasi Setdaprov Jatim. Untuk mengetahui dasar dan landasan yang dipakai membentuk bidang kerja. Sebab, secara legalitas SMA/SMK dan SLB dikelola pemprov. Terlepas dari itu, dikbud telah menyiapkan formulasi penyelenggaraan bidang SMA/SMK dan SLB versi pengelolaan daerah. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here