Pemkot Tersengat Data Pengangguran BPS

8

MADIUN – Perbedaan hasil data tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara Pemkot Madiun dengan BPS dianggap sudah sesuai ketentuan. Karena berdasar SE Mendagri nomor 120.04/9804/OTDA menyebutkan bahwa seluruh elemen data kinerja tahun 2018 harus bersumber dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dan, tidak bersumber pada data BPS. Kecuali data produk domestik regional bruto (PDRB). ’’Jadi, sudah jelas,’’ kata Sekda Kota Madiun Rusdiyanto kemarin (12/4).

Pihaknya tak menampik sejak 2016 terdapat perbedaan data tentang angka TPT di Kota Madiun antara disnaker dengan BPS. Karena dalam penyusunan data tersebut keduanya menggunakan metodologi yang berbeda.

Rusdiyanto menjelaskan disnaker memakai metode validasi dan verifikasi secara langsung ke lapangan melalui ketua RT dan kelurahan. Sedangkan, BPS menerapkan mekanisme survei secara sampel. ’’Sehingga data kami merupakan data real by name by address,’’ ujarnya.

Diakuinya, data yang dihimpun BPS tidak mencantumkan angka pengangguran secara terperinci alias tidak disertai data by name by address. Selain itu, pencatatan yang dilakukan oleh disnaker tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan wali kota saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke 27 kelurahan di Kota Madiun tahun lalu. ’’Sempat pak RT dan pak RW saat itu ditanyai oleh wali kota berapa jumlah pengangguran di tempatmu berapa. Namun, mereka tidak mengetahuinya. Baru setelah itu kami turunkan tim verifikasi,’’ terangnya.

Mantan kepala BPKAD itu menambahkan hasil dari verifikasi tersebut kemudian di validasi oleh ketua RT dan Lurah. Serta selanjutnya dikompilasi di disnaker. ‘’Bahkan, sudah kami sampaikan dalam LKPj akhir masa jabatan wali kota beberapa waktu lalu. Angka itu sudah muncul,’’ ungkap Rusdiyanto.

Kendati demikian, Rusdiyanto tak menampik bahwa acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan berdasar dari data BPS. Tapi, itu pun hanya untuk program tertentu. Misalnya, bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). ‘’Kalau itu tetap. Kami juga mengacu data dari BPS terkait angka kemiskinan,’’ katanya.

Seperti diketahui, dalam rapat pansus dengan agenda pembahasan perubahan LKPj 2018 pada Senin (8/4) lalu, disnaker menyatakan bahwa angka pengangguran terbuka menunjukkan penurunan drastis. Dari realisasi pada 2017 sekitar 4,68 persen, turun menjadi 0,81 persen pada 2018.

Sementara berdasar catatan BPS, angka TPT Kota Madiun mencapai 4,26 persen pada 2017. Dan, 3,85 persen pada 2018. Perbedaan data itu sempat menjadi bahan evaluasi anggota DPRD. Karena berpengaruh pada penentuan arah kebijakan daerah. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here