Pemkot Madiun Uji Petik Pendapatan Tempat Hiburan Malam

72
PROYEKSI PENDAPATAN: Petugas gabungan saat melakukan operasi pekat di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Madiun.

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi terus digenjot. Salah satunya dengan melakukan uji petik terhadap pendapatan tempat hiburan malam (THM) di Kota Madiun. Uji petik sengaja diberlakukan demi memastikan berapa pajak sesungguhnya yang masuk ke kasda.

Sekda Kota Madiun Rusdiyanto mengatakan, optimalisasi pajak dan retribusi daerah sebenarnya rutin dilakukan tiap tahun. Baik berupa pajak restoran, pajak hiburan, maupun pajak diskotek. ‘’Kami lakukan pendataan ulang berdasarkan potensi yang ada,’’ ujarnya.

Pihaknya juga berencana melakukan uji petik kembali terkait potensi pajak dari THM. Uji petik itu sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari dewan. Setelah mereka beranggapan masih adanya selisih maupun kekurangan dari potensi pajak hiburan tersebut. ‘’Dari uji petik itu kami dapat mengetahui berapa sih sebenarnya potensi (pendapatan) yang ada,’’ terang Rusdiyanto.

Pada tahun ini, pemkot hanya mematok target pajak hiburan sebesar Rp 1,035 miliar. Namun, nilai tersebut terdiri dari sejumlah item. Termasuk di dalamnya target pajak diskotek sebesar Rp 472 juta. Sementara, di Kota Madiun terdapat 25 THM yang beroperasi. Sedangkan, target pajak restoran pemkot sebesar Rp 8,5 miliar.

Rusdiyanto mengungkapkan, sebenarnya program uji petik itu sudah ada. Dan, hampir setiap tahun selalu ada peningkatan target pemasukan. Namun, peningkatannya tidak terlalu signifikan. ‘’Kalau dihadapkan pada tahun lalu, (pendapatan) ada penurunan. Karena terdapat salah satu THM yang tutup. Otomatis itu memengaruhi pajak hiburan,’’ papar mantan kepala BPKAD tersebut.

Namun, tahun ini THM yang beralamat di Jalan Progo itu kembali beroperasi. Hanya namanya saja yang mengalami perubahan. ‘’Kalau tahun ini kembali buka, tentunya nanti akan dilakukan uji petik juga,’’ ujar Rusdiyanto.

Diungkapkannya, proyeksi pajak hiburan belum tentu selalu naik setiap tahun. Semua ditentukan berdasarkan tingkat kunjungan. Bahkan, saat Ramadan mereka harus berhenti beroperasi selama sebulan. Kondisi itu tentu memengaruhi pendapatan THM. ‘’Tapi, kalau dibuat rate selama satu tahun, itu pasti ada kenaikan (pendapatan),’’ jelasnya.

Sebelumnya, pada saat pembahasan Perubahan APBD 2019, DPRD sempat mendesak badan pendapatan daerah (bapenda) untuk memastikan berapa setoran pajak hiburan yang masuk ke kas daerah. Solusinya, bisa saja uji petik tersebut dilakukan.

Tujuannya supaya saling terbuka. Baik pedapatan THM setiap bulan maupun pajak yang dibayarkan mereka. Sekalipun selama ini para pengusaha tempat hiburan malam bayarnya tepat waktu. Namun, untuk mekanisme pembayaran pajaknya, pengusaha sendiri yang menghitungnya. Baik tingkat kunjungan maupun produk yang laku dijual. Tingkat kunjungan ini tak selalu sama tiap hari. Pembayaran pajak pun tak selalu sama. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here