Pemkot Kampanye Bersama Tekan Child Abuse

92

MADIUN – Masa depan anak adalah segalanya. Jangan sampai sejak usia dini justru mendapat perlakuan kekerasan. Kasus child abuse harus diantisipasi bersama. Potensi kekerasan selalu ada. Tak hanya di rumah, tapi juga di lingkungan sekolah. ’’Harapan kami ke depan tidak ada kasus kekerasan yang dialami anak. Apalagi kota ini menyandang predikat KLA (Kota Layak Anak, Red),’’ kata Kabid Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Sri Marhaendradatta kemarin (27/3).

Dijelaskan, pada 2017 di Kota Karismatik terjadi 35 kasus. Berikutnya, pada 2018 totalnya mencapai 30 kasus. Masing-masing terbagi dua kategori. Yakni, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan non-KDRT. Untuk KDRT, di antaranya kasus kekerasan fisik, penelantaran, dan kekerasan psikis. Sedangkan non-KDRT di antaranya penganiayaan fisik, pencabulan, dan pelecehan seksual (selengkapnya lihat grafis). ’’Tahun ini sampai Maret belum ada kasus. Peran orang tua dalam mendidik juga vital, jangan sampai memukul anaknya. Bisa menyebabkan trauma dan banyak dampak negatif lainnya,’’ ujar Marhaen, sapaan Sri Marhaendradatta.

Sejumlah terobosan sudah dilakukan pemkot. Seperti upaya mengurangi kasus bullying di sekolah-sekolah. Langkahnya dengan program home visit. Itu agar terjadi ikatan antara pihak sekolah dan siswa. Untuk di Madiun Raya, Kota Madiun yang paling pertama menerapkan. ’’Kami sudah sampaikan kepada wali kelas untuk melakukan home visit, karena masalah ini juga telah kami sampaikan kepada orang tua,’’ tuturnya.

Diungkapkan, beberapa kasus bullying yang terjadi selama ini berakar dari masalah rumah yang kemudian terbawa ke sekolah. Pihaknya juga berharap sejumlah sekolah dapat kooperatif terkait kasus bullying. Sebab, menurutnya, masalah bullying itu telah dapat diselesaikan. ‘’Ada masalah atau tidak, kami akan terus pantau perkembangan itu,’’ ucapnya.

Untuk meminimalkan maraknya kasus bullying, pihaknya telah membentuk tim terpadu serta melibatkan psikolog. Tim tersebut berkompeten dalam menangani masalah anak-anak. Sementara terkait dengan penyelesaian kasus bullying akan dilakukan dengan mendamaikan kedua belah pihak. ’’Anak dan orang tua kedua belah pihak harus didamaikan, bukan malah dipisahkan atau justru dipindah sekolah. Karena jika tidak didamaikan, khawatir menjadi bibit dendam yang terus-menerus terjadi,’’ jelasnya.

Marhaen menyebut Kota Madiun sudah menyabet predikat KLA dua tahun berturut sejak 2017. Menurutnya, untuk menjadi KLA diperlukan perencanaan dan penanganan yang terintegrasi antara pemerintah, penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Tahun ini pemkot mengalokasikan sampai Rp 158,4 miliar untuk program tersebut secara global. Semua ter-cover di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). ’’Ada lima klaster konvensi hak anak di era otonomi daerah yang diwujudkan dalam KLA,’’ sebutnya.

Kelima klaster itu di antaranya hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. ’’Kota Madiun untuk tahun ini masuk dalam dua nominasi KLA, yaitu sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak,’’ ujarnya. (mgd/c1/ota) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here