AdvertorialMadiun

Pemkot-DPRD Juga Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2020

Tetapkan Dua Perda Inisiatif, Satu Usulan Eksekutif

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Dua peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD Kota Madiun akhirnya ditetapkan Kamis (13/8). Masing-masing perda tentang penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat Kota Madiun dan perda tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD.

Perda tersebut ditetapkan setelah asistensi gubernur Jatim turun, kemudian ditandatangani bersama Wali Kota Maidi beserta pimpinan dewan dalam rapat paripurna kemarin. Wakil Ketua DPRD Armaya mengungkapkan bahwa hal itu menjadi produk hukum perdana yang berdasarkan usulan dewan pada tahun 2020.

DPRD kali ini dianggap tidak hanya mengerjakan tugas pokok, namun juga bisa membuat perda yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. ‘’Ini sekaligus merupakan salah satu implementasi program wali kota,’’ kata Armaya.

Legislator Perindo tersebut menerangkan, semua terjadi berkat kerja keras seluruh pihak, terutama DPRD Kota Madiun yang tidak kenal lelah membahas secara maraton sejumlah raperda menjadi perda.

Pihaknya berharap dua perda inisiatif itu semakin berguna dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Ke depan kami bisa terus menciptakan sejumlah produk hukum. Dengan begitu, semakin banyak produk hukum perda yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Madiun,’’ ujar Armaya.

Selain menetapkan dua perda inisiatif, DPRD juga menyetujui satu perda usulan eksekutif untuk segera diundangkan dalam rapat paripurna tersebut. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang sempat disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi terkait perda penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah.

Seperti pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dilakukan setiap empat bulan agar dilakukan secara maksimal. Tujuannya meminimalkan adanya data penerima manfaat ganda.

Selain itu, dalam proses pendataan dan verifikasi terkait penentuan peserta program JKK dan JKM harus dilakukan secara selektif. Sementara, penetapan besaran iuran ditetapkan melalui perjanjian kerja sama. Serta perlu adanya komitmen dari pemkot dalam pengalokasian anggaran pemberian program JKK-JKM. ‘’Dan, paling penting adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara ketat oleh pemkot. Sehingga, program ini bisa dilaksanakan dengan baik,’’ tutur Armaya.

Wali Kota Maidi mengatakan, dengan adanya perda ini diharapkan pemkot mempunyai payung hukum untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat berupa santunan kematian sebesar Rp 1 juta. Sehingga akan tercipta suasana kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. ‘’Jadi, pemkot coba berikan bantuan kepada masyarakat untuk meringankan dukanya. Seperti biaya penggalian makam dan lain-lain,’’ katanya.

Di samping ketiga perda tersebut, dalam kesempatan itu eksekutif-legislatif juga menyepakati soal dokumen KUA-PPAS perubahan tahun 2020. Ada lima program prioritas yang menjadi fokus pemanfaatan APBDP 2020. Yakni, optimalisasi kampung tangguh, peningkatan ekonomi berbasis lokal, pemenuhan kesehatan masyarakat, penyediaan APD dan sarpras kesehatan di lingkungan OPD, serta upaya pencegahan penularan Covid-19. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close