Pemkot Buat Perencanaan, Bangun Mal Pelayanan Publik Butuh Rp 25 Miliar

29

MADIUN – Kantor DPMPTSP Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun dinilai kurang representatif. Selain kondisi bangunannya sudah lapuk, ruang pelayanan di organisasi perangkat daerah (OPD) itu minimalis. Sementara, beban kerja dinas besar.

Wali Kota Madiun Maidi yang beberapa waktu lalu sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dinas tersebut sempat melontarkan celetukan. Bahwa dirinya berencana merevitalisasi bangunan itu tahun depan. Proses pengerjaan rencananya dijalankan oleh DPUTR. ‘’Nilai anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 25 – 30 miliar,’’ ujar Kepala DPU Tata Ruang Kota Madiun Suwarno.

Dia mengatakan perencanaan pembangunan kantor DPMPTSP Koperasi dan Usaha Mikro telah disusun. Sesuai konsep bangunan baru kantor DPMPTSP itu nantinya terdiri dari empat lantai. Di mana lantai pertama bakal difungsikan sebagai tempat parkir. Kemudian, lantai dipakai untuk pelayanan. Sedangkan, lantai tiga digunakan sebagai kantor. Serta, lantai empat dimanfaatkan sebagai aula atau tempat pertemuan. ’’Di kantor yang lama saat ini itu kan tidak ada parkirnya. Dan, bangunannya itu juga sudah lama,’’ terang mantan kepala pelaksana BPBD Kota Madiun itu.

Suwarno menyatakan konsep revitalisasi kantor DPMPTSP tersebut sudah dibahas oleh wali kota. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. ’’Yang jelas, konsepnya nanti menjadi seperti mal pelayanan publik (MPP),’’ ujarnya.

Selama ini proses pelayanan perizinan di Kota Madiun masih didominasi secara manual. Meskipun pemkot sebenarnya sudah menerapkan sistem Online Single Submission dan Madiun Kota Single Submission untuk mempermudah proses pengurusan izin.

Di sisi lain, kata Suwarno, wali kota sempat berpendapat bahwa pelayanan perizinan di Kota Madiun masih belum terpusat. Sehingga, perlu dioperasikan MPP. Tetapi kantor yang ada saat ini dianggap kurang representatif. Sehingga, perlu dilakukan perbaikan. ’’Jadi, pelayanan perizinan nantinya terpusat,’’ katanya.

Terkait kemungkinan lain DPMPTSP koperasi dan usaha mikro yang berencana menempati bekas kantor DPRD Kota Madiun lama, Suwarno enggan menanggapi. Menurutnya, itu sudah diluar kewenangan teknisnya. ‘’Kalau soal itu tanyakan ke pak wali (Maidi) saja,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, konsep pelayanan perizinan di MPP nantinya bakal lebih lengkap. Di situ OPD yang dipasrahi menjalankan operasional bakal menyediakan layanan mandiri. Pihak yang mengajukan perizinan bisa meng-upload dokumen perizinan secara praktis. Sebab, semua OPD yang berkaitan dengan pengurusan izin nantinya tergabung dalam MPP itu. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here