Pemkab Temukan Bukti Penyimpangan Pembangunan Watu Dakon Resort

163

MADIUN – Indikasi penyimpangan pembangunan wahana kolam pemancingan Watu Dakon Resort menguat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun menengarai pengerukan tanah di Dusun Krajan, Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, itu telah dikomersialkan. Dugaan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. ’’Karena tanah galiannya sudah menjadi komoditas,’’ kata Kabid ESDM DPMPTSP Kabupaten Madiun Aris Budi Susilo kemarin (19/3).

Awalnya, bidang ESDM sebatas mendengar kasak-kusuk kemunculan penambangan galian C bodong di Banjarsari Wetan. Masuknya laporan warga itu lantas ditindaklanjuti dengan meninjau lokasi pada 1 Maret lalu. Aris bersama timnya mendapati kerukan lahan besar dengan alat berat beroperasi mengeruk tanah. Serta ada petugas mencatat pengeluaran material yang diangkut dump truck. ‘’Kala itu saya tanya ke checker (pencatat, Red) ada tidak penjualan. Jawabannya dijual seharga Rp 150 rbu per ritase,’’ ungkapnya.

Namun, Aris tidak menelisik lebih dalam keterangan checker untuk membuktikan betul tidaknya tanah uruk dikomersialkan. Seperti pembuktian dengan mencari tahu salinan pencatatan hingga pendistribusian. Dia beralasan itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH). Bagi lembaganya, pengakuan checker sudah menjadi dasar mengarah penambangan ilegal. ’’Terlepas niatnya ingin membangun kolam pemancingan,’’ tegasnya kepada Radar Mejayan.

Aris juga langsung memanggil pengusahanya untuk mengklarifikasi kegiatan penggalian dan pengeluaran material tanah. Dia enggan berkomentar banyak terkait jawaban yang disampaikan. Hanya, secara normatif membantah tujuan dan hasil pengerukan untuk kepentingan bisnis. Kendati demikian, hasil peninjauan tersebut tetap dilaporkan ke Dinas ESDM Jatim. ‘’Pemberitahuan via WhatsApp dan pos, 4 Maret lalu. Sampai kini masih menunggu tindak lanjut pemprov,’’ paparnya.

Pemkab tidak bisa menutup aktivitas penambangan karena kewenangan pemprov. Nah, tindak lanjut yang diharapkannya, dinas ESDM berkoordinasi dengan Satpol PP Jatim untuk merespons laporan lembaganya. Entah langkah penutupan atau lainnya. Menimbang aktivitas penggalian sama sekali belum mengantongi perizinan. Terlepas kegiatannya untuk kolam pemancingan atau penambangan. ‘’Apalagi ada penyalahgunaan surat keterangan disparpora (dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga, Red) yang sebetulnya mengarahkan untuk mengurus izin, bukan surat izin sudah terbit,’’ bebernya sambil menunjukkan foto terteranya izin nomor 556/41/402.112/2017 keluaran disparpora pada banner pembangunan Watu Dakon Resort.

Pemkab bisa menutup penambangan Banjarsari Wetan dari sisi pelanggaran kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Opsi tersebut mengemuka hasil kesimpulan enam organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan DPMPTSP sebagai tuan rumah, Senin lalu (18/3). Keenamnya disparpora, dinas lingkungan hidup (DLH), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan satpol PP. Juga badan pendapatan daerah (bapenda) dan bagian perekonomian setdakab. ‘’Teknis dan sejauh mana perkembangan hasil rapat silakan tanya langsung ke DLH,’’ pinta Aris.

Menurut dia, kondisi galian bodong sedalam belasan meter itu tergolong membahayakan. Tersebab metode pengerukan keliru dengan tidak menerapkan metode yang biasa dilakukan penambang. Yakni, terasering dari atas ke bawah. Riilnya vertikal hingga mengakibatkan beban berat di bagian atas. Karenanya, BPBD diajak rakor untuk menanggulangi kemungkinan terburuk. Seperti longsor dan keamanan warga sekitar. ’’Karena pekerja bukan ahlinya menambang dan tidak memiliki acuan dokumen penyerta kegiatan penambangan,’’ ucapnya ketika ditanya mengapa metode yang dipakai keliru.

Sementara, Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun Fran da Costa yang mengikuti rakor belum bisa dimintai keterangan. Dia beralasan harus memperoleh izin pimpinan terlebih dulu. ‘’Besok saja (hari ini, Red) bertemu di kantor,’’ katanya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here