Pemkab Tak Sanggup Tutup Rugi Petani akibat Banjir

104
DCIM100MEDIADJI_0632.JPG

MADIUN – Bantuan benih padi yang rutin disalurkan pemerintah provinsi dan pusat diharapkan bisa dilipatgandakan. Untuk menutup kerugian petani akibat sawahnya terendam. Jika usulannya diloloskan, pemkab akan memprioritaskan lahan pertanian di Kecamatan Balerejo. ‘’Di sana, sawahnya paling luas. Sekitar 30 persen dari total luasan yang terdampak,’’ terang Kabid Tanaman Pangan Disperta Kabupaten Madiun Suyatno.

Meski begitu, pemkab tak lantas menutup mata terhadap sawah di kecamatan lain. Semua yang terdampak banjir tetap masuk dalam pendataan. Meski penerimaannya kelak tak sebesar Balerejo. ‘’Ada lima hingga enam desa di Balerejo yang parah,’’ ujarnya.

Dia menyebut pemkab tidak ada dana mengganti semua kerugian yang ditimbulkan dari banjir senilai Rp 8 miliar. Sebagai gantinya meningkatkan jumlah benih padi. Harapannya petani yang menjadi korban tidak perlu mengeluarkan biaya membeli benih di masa tanam kedua atau pascabanjir. ‘’Belum bisa dipastikan berapa peningkatan bantuan dari pusat dan pemprov,’’ ucapnya kepada Radar Mejayan.

Disperta juga akan memfasilitasi perbaikan saluran irigasi tersier yang diketahui rusak. Penanganan diambil dari pengalihan tiga titik alokasi dana insentif daerah (DID) senilai Rp 600 juta. Juga 10 titik dari APBN 2019 senilai Rp 550 juta. Kegiatan tersebut sekaligus menormalisasi dan perpanjangan jaringan irigasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Arnowo Widjaja mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan infrastruktur menjadi tanggungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perbaikan permanen itu diusulkan lewat badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Pihaknya juga bisa memanfaatkan dana alokasi umum (DAU) untuk perbaikan jembatan dan talut yang rusak. ‘’Dilihat nanti saat penanganan pascabanjir,’’ ujarnya.

Arnowo menyebut ada puluhan tanggul dan rivetment yang jebol di aliran Kali Jerohan. Hasil inventarisasi akan dilaporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Lembaga di bawah Kementerian PU-PR itu bisa menindaklanjuti lewat dua kegiatan prioritas. Yakni, melaksanakan perbaikan karena kebetulan masuk penanganan operasional dan pemeliharaan (OP). Juga perbaikan urgen dampak bencana. ‘’Hasil pembahasan bersama BBWS Bengawan Solo arahnya ke sana,’’ katanya. (cor/fin)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here