Pemkab Sentil Status Kepegawaian Maskur

142

PONOROGO – Beberapa pedagang pasar eks stasiun mengadu ke Pemkab Ponorogo kemarin (25/10). Sebagian di antara mereka protes atas kebijakan pihak koperasi sebagai pengelola pasar yang dianggap kurang adil. Terutama dalam penarikan biaya retribusi kepada pedagang yang dinilai tanpa adanya dasar hukum.

Perwakilan para pedagang pasar eks stasiun ditemui Sekdakab Ponorogo Agus Pramono di ruang Bantarangin. Dia menawarkan sejumlah solusi atas keluhan para pedagang tersebut. Seperti meminta dinas perdakum melakukan pemeriksaan berkas terkait keberadaan koperasi yang menaungi pedagang pasar eks stasiun. ‘’Cek seluruh berkas koperasi pasar itu. Apabila RAT (rapat anggota tahunan, Red) tidak sesuai aturan, akan kami tutup,’’ katanya.

Agus Pram mengungkapkan pembekuan koperasi memang sudah menjadi tanggung jawab pemkab. Hanya, sebelum itu pihaknya bakal lebih dulu melacak posisi Maskur saat ini. Sebab, selain merupakan ketua koperasi pasar eks stasiun, dia juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). ‘’Jadi, saya lacak dulu posisi PNS Maskur apakah masuk di instansi vertikal seperti Kementerian Agama (Kemenag) atau dinas pendidikan. Kalau memang dia masuk PNS di lingkup dinas pendidikan, akan kami lakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada,’’ ungkapnya.

Terkait nasib pedagang pasar eks stasiun selanjutnya, pemkab menjanjikan bakal memfasilitasi. Termasuk ketika pedagang direlokasi ke tempat penampungan sementara di saat Pasar Songgolangit direhab pada tahun depan. ‘’Sekarang sudah disiapkan. Akhir Desember, semua sudah harus pindah ke tempat relokasi di bekas lahan RSUD dr Harjono di Jarakan,’’ terang Agus Pram.

Dia juga memastikan bahwa bangunan baru yang didirikan koperasi di dalam pasar eks stasiun itu juga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Karena pendirian bangunan itu memang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. ‘’Dalam hal ini, PT KAI sekadar menyewakan. Kami masih mencari timing yang tepat untuk berkoordinasi dengan mereka bersama pihak kepolisian dan kejaksaan,’’ jelas pejabat asal Madiun itu. (her/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here