Pemkab Segera Pertegas Status GTT-PTT

703

PONOROGO – Angin segar buat para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) di Ponorogo. Pemkab setempat segera mempertegas status mereka. Itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar komisi A DPRD dengan pengurus forum GTT-PTT dan dinas pendidikan (dindik) setempat, Jumat (28/9).

Dindik memastikan surat keputusan (SK) penugasan sudah mendapat persetujuan bupati. Hanya, pihaknya perlu memvalidasi ulang data calon penerima SK tersebut. ‘’Kami berharap nama-nama yang mendapatkan SK penugasan itu jangan sampai ada yang terlewatkan,’’ kata Ketua Forum GTT-PTT Ponorogo Wahyu Dwi Nugroho.

Hari ini, lanjut dia, dindik berencana melakukan validasi data terakhir. Tujuannya, memastikan GTT-PTT yang sudah tidak aktif. Baik karena telah mengundurkan diri atau meninggal dunia. ‘’Kami berharap GTT-PTT yang terverifikasi per Februari 2018 bisa terakomodasi,’’ ucapnya.

Berdasar data forum GTT-PTT, ada sekitar 3.016 GTT-PTT yang sudah tervalidasi. Perinciannya, tujuh GTT TK, 1.650 GTT SD, 282 GTT SMP, serta 941 PTT SD dan SMP. Masih ada 262 GTT-PTT yang belum mendapatkan SK penugasan karena tidak masuk verifikasi Ferbruari 2018. ‘’Mereka yang tidak masuk validasi itu harus menunggu,’’ terangnya.

Meski begitu, lanjut Wahyu, semua bergantung pada analisis kebutuhan guru di setiap sekolah. Misalnya, jika ada guru pensiun, GTT yang belum sempat tervalidasi dapat diakomodasi untuk diterbitkan SK penugasannya. ‘’Karena setiap tahun SK penugasan akan diterbitkan,’’ ungkapnya.

Menurut dia, SK penugasan sangat vital bagi GTT. Sebab, jadi kunci pembuka kesempatan mereka untuk mengikuti sertifikasi dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Sehingga, harapan bisa mendapat tunjangan sertifikasi rutin. ‘’Kalau insentif, kami tidak membicarakan itu. Kami fokus pada SK penugasan,’’ tuturnya.

Rencana pemberian SK penugasan GTT-PTT dari bupati itu disambut baik anggota Komisi A DPRD Ponorogo Mahfut Arifin. Menurut dia, melalui SK penugasan tersebut, ke depan kekurangan guru dan pegawai di sekolah-sekolah diharapkan lebih mudah diatasi.

Dia mengatakan, sebelum mengantongi SK penugasan, GTT sering tidak memenuhi jam mengajar minimal. Banyak juga yang mengajar beberapa bidang di luar keahliannya karena sulit mendapatkan jam yang sesuai. ‘’Nah, dengan adanya SK ini, setiap guru akan ditempatkan sesuai kebutuhan,’’ bebernya.

Meski bakal mendapatkan SK penugasan, Mahfut menyebut sistem penggajian GTT-PTT tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya. Yakni, melalui kepala sekolah. Gaji diambilkan dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Selain itu, dindik harus memberikan kontrak baru setiap tahun tanpa mengurangi masa kerja yang sudah dijalani guru selama mengabdi. Pembaruan kontrak tersebut tetap akan mempertahankan GTT-PTT. ‘’Sehingga, dindik tidak serta-merta memutus kontrak secara sepihak,’’ ujarnya.

Saat ini jumlah GTT-PTT di Ponorogo dianggap sudah mencukupi kebutuhan di setiap lembaga. Untuk itu, dewan meminta dindik mempertahankan GTT-PTT yang sudah ada. ‘’Kalau bisa dindik tidak membuka peluang GTT-PTT baru,’’ sarannya. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here