Ponorogo

Pemkab Ponorogo Swastanisasi Dua Tempat Rekreasi

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemkab tengah menggodok rencana swastanisasi sejumlah tempat rekreasi dan olahraga pelat merah. Di antaranya, Kolam Renang Tirto Menggolo dan Taman Wisata Ngembag. Diharapkan, swastanisasi bisa meningkatkan pendapatan yang diperoleh kedua tempat rekreasi dan olahraga tersebut. ‘’Saya sedang mendorong untuk diswastakan saja,’’ kata Bupati Ipong Muchlissoni.

Wacana swastanisasi tempat rekreasi dan olahraga sebenarnya sudah cukup lama berembus. Namun, timbul tenggelam lantaran belum ada eksekusi pasti dari pemkab. Baik Kolam Renang Tirto Menggolo maupun Taman Wisata Ngembag sama-sama kurang potensial dalam mengeruk pendapatan asli daerah (PAD). Capaiannya per tahun dinilai kurang memuaskan. ‘’Paradigmanya, pemerintah sebenarnya semakin melepas urusan-urusan itu (pengelolaan sumber PAD, Red) kepada pihak ketiga atau swasta,’’ ujar Ipong.

Ngembag, misalnya, pengembangan objek wisata di pinggiran kota itu terbentur luas lahan. Berlokasi di Jalan Halim Perdanakusuma, Siman, kanan kiri Ngembag berimpitan dengan permukiman dan lahan milik warga. Sementara solusi untuk mengembalikan kejayaan taman wisata itu adalah dengan mengembangkan sesuai zaman yang serba kekinian. ‘’Jadi, Ngembag itu terkendala lahan yang terbatas,’’ tutur bupati.

Demikian halnya dengan Kolam Renang Tirto Menggolo di Jalan Pramuka. Berlokasi di tengah kota, namun pengunjungnya kini tak seramai dulu. Berangsur surut lantaran di daerah sekitar Ponorogo terus bermunculan kolam renang dengan model waterpark.  Dengan diswastakan, Ipong optimistis PAD yang bisa dibukukan meningkat. ‘’Kolam renang, misalnya, target PAD Rp 70 juta itu terpenuhi, tapi kami ingin lebih. Kalau dipihakketigakan bisa ditarget Rp 150 juta,’’ sebutnya.

Manuver bisnis pemerintah, kata Ipong, tidak seleluasa pihak swasta. Menurut dia, tugas pemerintah lebih pada pembuatan regulasi untuk masyarakat. Termasuk regulasi bisnis yang dimiliki pemkab. Pihaknya tidak ingin menggulirkan ide ini sebatas wacana. Ipong mengklaim sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sudah dipanggil untuk mendiskusikan peluang swastanisasi itu. ‘’Kalau pemerintah disuruh bisnis, sulit, karena bukan eksekutor. Jadi, kalau bikin seperti itu tidak pernah untung,’’ ungkap bupati. (naz/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close