Ponorogo

Pemkab Ponorogo Bersiap Cari Dana Talangan BPJS

Tak Ingin Korbankan Pelayanan Kesehatan

PONOROGO, Radar Ponorogo – Pemkab mulai menimbang opsi mencari dana talangan. Imbas tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan terhadap RSUD dr Harjono. Tak ingin persoalan ini membuat pelayanan kepada masyarakat tak maksimal. ‘’Apa pun itu, keputusan nanti di Pak Bupati (Ipong Muchlissoni),’’ kata Sekda Agus Pramono Rabu (20/11).

Sampai hari ini, BPJS masih menunggak pembayaran klaim tak kurang dari Rp 40,8 miliar. Terhitung mulai Maret hingga September lalu. Tunggakan puluhan miliar tersebut bahkan belum termasuk klaim di bulan Oktober dan November. Agus mencoba memaklumi. Bahwa persoalan keuangan memang tengah dialami BPJS. ‘’Ini sebenarnya merupakan kasus nasional. Tunggakan tidak hanya di Ponorogo, tapi juga di banyak rumah sakit lain,’’ ujarnya.

Penagihan pembayaran klaim, lanjut sekda, sebenarnya sudah cukup intens dilakukan RSUD. Mereka terus berkomunikasi dengan kantor cabang BPJS di Kota Madiun. Syarat-syarat administrasi juga terus diproses. ‘’Sudah ada beberapa bulan yang dibayarkan. Tapi memang masih cukup banyak yang belum. Ini BPJS sebenarnya memberi solusi sementara,’’ terang mantan PNS Pemkab Madiun itu.

BPJS, lanjut Agus, menawarkan solusi jangka pendek berupa mencari dana talangan. Pihak RSUD diminta mencari dana talangan kepada perbankan untuk menutup defisit klaim yang belum dibayar BPJS. Memang, kata Agus, pembayarannya menjadi kewajiban RSUD. Tapi, pihak BPJS juga bersedia membantu. ‘’Jadi, RSUD diminta meminjam ke bank. Nanti BPJS yang membayar bunga pinjamannya,’’ urai sekda.

Pemkab mempertimbangkan langkah itu secara serius. Sebab, yang dipertaruhkan adalah pelayanan RSUD. Ketika modal operasional yang ada di RSUD sudah menipis, boleh jadi langkah itu akan ditempuh. Namun, pemkab hanya ingin pinjaman dalam jangka pendek. Maksimal dua bulan. ‘’Payung hukum untuk melakukan peminjaman ini sudah ada. Ada surat dari Kemendagri yang menyarankan langkah tersebut. Tapi, kami perlu perhitungkan lagi, dana operasional RSUD ini mencukupi sampai bulan berapa,’’ tuturnya.

Bupati Ipong Muchlissoni pun mengutarakan kekhawatirannya atas leletnya pembayaran klaim dari BPJS kepada RSUD. Sebab, menurut dia, pelayanan publik RSUD yang dipertaruhkan. Operasional rumah sakit pelat merah, kata Ipong, terhitung besar per bulan. Jika tidak ada pembayaran klaim dari BPJS, anggaran yang ada tak akan cukup. ‘’Anggaran RSUD itu setahun Rp 130 miliar. Rata-rata sebulan Rp 10 miliar atau Rp 11 miliar. Kalau masih ada tunggakan, bisa berhenti itu rumah sakit. Yang disalahkan kita,’’ katanya. (naz/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close