Pemkab Perluas Sasaran Pajak Bumi dan Bangunan

28
DCIM100MEDIADJI_0208.JPG

MEJAYAN – Pajak jalan bebas hambatan diharapkan bisa memecah kebuntuan yang bertahun-tahun stagnan. Estimasi nilai pungutan bumi dan bangunan dari tol Madiun-Wilangan yang dikelola PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) ditaksir tembus Rp 2,6 miliar per tahun. ‘’Itu bisa mengerek PAD (pendapatan asli daerah, Red),’’ kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Madiun Indra Setyawan.

Harus diakui, sejauh ini pemkab belum menemukan sumber pajak daerah yang potensial di luar 10 objek yang sudah dipungut dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya PBB pedesaan dan perkotaan, pajak penerangan jalan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Juga pajak reklame, restoran, dan hotel. Sementara target PAD dalam APBD-P 2018 dari induk Rp 185 miliar diproyeksikan naik Rp 15 miliar atau setara 7,5 persen. ‘’Saat ini yang fresh adalah pajak tol Madiun-Wilangan itu,’’ tegasnya.

Namun, peluang yang sama tak didapati pada double track KA Madiun-Nganjuk. Kendati sama-sama megaproyek nasional, ruas kereta jalur ganda itu bukan milik daerah, melainkan pusat. ‘’Kami maksimalkan potensi yang ada dengan pemetaan dan pendataan,’’ tuturnya.

Indra mengakui, maksimalisasi potensi itu tak selamanya berjalan mulus. Seluruh potensi yang telah dipetakan tak lantas bisa dipungut. Rumah kos misalnya. Kadang kala dispenda tidak bisa memungut karena terbentur Perda 12/2010 tentang Pajak Daerah. ‘’Untuk dikenakan pajak hotel, rumah hunian minimal 10 kamar,’’ terangnya.

Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto menegaskan peningkatan PAD ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi berupa review perda dan kebijakan. Apa saja kategorinya, kata Tontro, perlu dikomunikasikan dengan dispenda. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu yang paham luar-dalam potensi-tidaknya sebuah objek pajak. Tidak kalah penting dari peninjauan itu adalah restu DPRD. ‘’Semua harus berjalan beriringan,’’ katanya.

Intensifikasi bisa dimulai dengan menggali lebih dalam sebuah objek pajak. Salah satu yang dinilai potensial adalah pajak bumi bangunan (PBB). Dispenda perlu mendata ulang keberadaan bangunan di sebuah permukiman. Dia menduga banyak berdiri bangunan baru yang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Itu terlihat dari dinamika perubahan lahan persawahan menjadi hunian di luar perumahan yang dibangun developer. ‘’Perlu dipetakan dan dihitung jumlahnya. Sekalian mengatur legalitasnya,’’ tegas Tontro. (cor/c1/fin)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here