Pemkab Ogah Dianggap Menggelapkan

70

PACITAN – Desakan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Pacitan terkait pembebasan pajak pemasangan alat peraga kampanye (APK) akhirnya mendapatkan tanggapan. Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan 45/HK.042-Kpt.Kab/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK pun direvisi. ‘’Ketentuan yang berbunyi APK merupakan reklame sehingga membayar pajak, dihapus,’’ kata Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus kemarin (19/1).

Meski begitu, Berty tidak menjamin seluruh APK bakal bebas pajak dengan perubahan SK KPU tersebut. Sebab, desakan bermodal Surat Edaran (SE) Bawaslu RI 1990/2018 tentang Metode Pengawasan Kampanye Pemilu 2019, bawaslu minta KPU tidak ikut cawe-cawe terkait pajak APK. Saat ini, keputusan penarikan pajak APK jadi kewenangan Pemkab Pacitan. Sehingga, setelah melayangkan surat, pihaknya pasrah. ‘’Kami sudah kirimkan suratnya, tinggal bagaimana tindak lanjut pemkab. Katanya sudah ada pembahasan. Kami tidak perlu balasan,’’ ujarnya.

Bupati Pacitan Indartato mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menyesuaikan dengan surat edaran bawaslu tersebut. Tidak heran jika pihaknya minta peserta pemilu menyampaikan keringanan terkait pajak APK. Keluhan yang diterimanya akan dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan. ‘’Makanya kemarin semua parpol kami minta mengajukan keringanan,’’ tuturnya.

Dalihnya peraturan daerah terkait penarikan pajak APK pun belum ada. Sedangkan keluhan tersebut jadi dasar untuk menyusun perda. Sementara perda tersebut jadi dasar hukum tindakan yang akan diambilnya. ‘’Perda itu supaya kami tidak kena masalah. Nanti kalau ada pemeriksaan BPK, jangan sampai kami dikira menggelapkan uang (pajak) juga,’’ jelasnya. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here