Pemkab Minta Kerjasama BPJS Fair

35

PONOROGO – Gelontoran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Rp 22 miliar setiap tahunnya tak terserap maksimal. Tersebab masih banyaknya warga yang belum terkover pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. ‘’Dana sudah disiapkan, tapi serapannya kurang,’’ ungkap Sekda Agus Pramono, kepada Radar Ponorogo.

Kamis lalu (9/5), pemkab sampai memanggil sejumlah pejabat BPJS perwakilan Madiun dan Ponorogo. Pembahasan rapat tertutup di ruang sekda itu meruncing pada persoalan belum termanfaatkannya DBHCHT untuk mengkover pembiayaan BPJS bagi warga Bumi Reyog. Padahal, pemkab mendapat alokasi DBHCHT sekitar Rp 22 miliar di tahun ini. Sebanyak 37,5 persen di antaranya ditujukan untuk membiayai BPJS. Nominalnya mencapai hampir Rp 10 miliar. ‘’Sesuai konsep awal penggunaan DBHCHT, sekian persen memang wajib dipakai untuk membiayai program jaminan kesehatan warga miskin, yakni melalui BPJS,’’ jelas Agus.

Senyatanya, alokasi sekitar Rp 10 miliar belum terserap maksimal. Lantaran, masih ada warga yang belum terkover keanggotaan lembaga penjaminan kesehatan nasional tersebut. Pun, ada yang sudah menjadi peserta, namun tak masuk pembiayaan pemkab. Data yang dikantongi Agus, jumlah peserta BPJS di Ponorogo yang sudah terkover pembiayaan pemkab mencapai 38 ribu jiwa. Sementara target mengacu alokasi anggaran sebanyak 55 ribu peserta. ‘’Karena pemkab dan BPJS dipayungi kerjasama, kami pikirkan bagaimana supaya pembiayaan ini tidak hanya menyasar warga miskin, tapi juga yang membutuhkan,’’ ujarnya.

Contoh yang dimaksud adalah tenaga honorer dan relawan pemkab. Mereka selama ini memang belum terkover pembiayaan BPJS dari pemkab. Salah satunya dari taruna siaga bencana (tagana). ‘’Rencananya akan dikover semua. Untuk data riilnya masih direkap dinsos,’’ sebut mantan pejabat Pemkab Madiun itu.

Persoalan lainnya adalah tunggakan. Di keanggotaan kelas III, ada sekitar 16 ribu warga Ponorogo yang menunggak pembayaran BPJS. Nominalnya mencapai Rp 3 miliar. Jika tunggakan tersebut dibayar oleh pemkab, Agus berharap BPJS fair. ‘’Kami wanti-wanti, kalau tunggakan sudah kami bayarkan, artinya kartu itu sudah harus bisa difungsikan oleh masyarakat. Jangan malah membebani masyarakat untuk membayar lagi,’’ kata dia.

Agus berharap ke depan, BPJS bisa fair dalam menjalankan kerjasama dengan pemkab. Per tahun, kemampuan pemkab untuk membiayai BPJS berkisar Rp 10-11 miliar dari total dana cukai sekitar Rp 22 miliar setiap tahunnya. Dia mewanti BPJS untuk tidak berusaha menambah beban pemkab lebih dari alokasi yang sudah ditetapkan. ‘’Nanti kami berat, jangan kemudian BPJS memanfaatkan peluang untuk memperbesar itu (alokasi untuk mereka). Apalagi 2020 ada pilkada, banyak kebutuhan biaya yang lain,’’ pungkasnya. (naz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here